DPR RI Fraksi PKS Haji Jalal Menyoroti Insentif Relawan Posyandu
Jawa Barat. Barometer99.com – Tenaga relawan Posyandu yang merupakan bagian dari garda terdepan dalam upaya memantau tumbuh kembang anak, mencegah stunting dan menjaga gizi anak sejak dini perlu mendapat perhatian insentif.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Jalal Abdul Nasir, Senin (11/05/2026).
DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII yang disampaikan kepada Efendi report Elshinta, menyoroti insentif tenaga relawan posyandu, karena fungsinya bagian dari garda terdepan dalam upaya memantau tumbuh kembang anak, mencegah stunting dan menjaga gizi anak sejak dini.
Hal ini disampaikannya untuk merespon adanya para relawan posyandu di tingkat desa yang tidak menerima insentif seperti yang seharusnya. Sebagai informasi, insentif para relawan posyandu biasanya senilai Rp 60.000,_ per bulan yang dibayarkan triwulan sekali.
“Peran kader posyandu ini sangat penting, karena merupakan ujung tombak pemerintah dalam memantau kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah, baik pusat atau pun daerah memberikan perhatian untuk kesejahteraan mereka,” kata beliau.
Ia menyatakan, tenaga relawan posyandu lebih memiliki kedekatan dengan warga, karena biasanya, mereka merupakan tetangga atau terkadang saudara dari para ibu hamil atau pemilik balita.
“Para pegiat posyandu itu memiliki kedekatan. Bahkan, tak jarang mereka sudah hapal dengan keluhan-keluhan yang dialami anak-anak atau ibu hamil. Para ibu hamil atau pemilik balita pun tak ragu bercerita tentang kebiasaan mereka sehari-hari dan lebih bisa menerima saran dari para pegiat posyandu,” ujar Politisi PKS ini.
Atas dasar hal itu, H. Jalal mendorong pemda atau pemprov untuk memberikan perhatian bagi kesejahteraan para relawan posyandu itu. Bahkan, lanjutnya, seharusnya ini menjadi perhatian Kementerian Kesehatan.
“Harus menjadi komitmen bagi pemda atau pemprov untuk memberikan insentif yang sesuai dengan kerja mereka. Kementerian Kesehatan juga harus mengecek, bagaimana kesejahteraan para relawan posyandu ini. Mereka itu punya tanggung jawab yang besar kepada para ibu, anak, maupun bayi di sana. Mereka bagian dari upaya menciptakan masa depan generasi emas bangsa ini,” ujarnya lagi.
Anggota Komisi XII DPR RI ini berharap, untuk daerah-daerah yang mungkin mengalami kekurangan anggaran, bisa mengajukan ke Kementerian Kesehatan, agar bisa dikolaborasikan dengan program nasional.
“Misalnya, program nasional pengecekan kesehatan atau program deteksi dini penyakit. Atau program lainnya. Ini bisa dibicarakan dengan pihak Dinkes Pemprov atau Pemkab. Yang saya harapkan, kesejahteraan mereka bisa terjamin, agar mereka juga bisa fokus dengan pekerjaannya dalam memberikan layanan kesehatan,” pungkas H. Jalal. (Efendi)
