Jakarta, Barometer99.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan akan bertolak ke Kabupaten Cilacap untuk memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana. Sebagaimana diketahui, wilayah tersebut telah mengalami banjir dan longsor yang menewaskan warga serta menyebabkan sejumlah warga lainnya hilang.
Hal ini ditegaskan Mendagri kepada awak media usai acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara hybrid dari Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
“Melakukan apel, apel kesiapan [kesiapsiagaan bencana], dan saya sendiri besok akan memimpin di Cilacap,” katanya.
Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya memberikan arahan kepada para kepala daerah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi akibat meningkatnya curah hujan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi curah hujan tinggi diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026, terutama di wilayah selatan Indonesia, mulai dari Bengkulu, Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, hingga selatan Maluku dan Papua.
“Di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapatkan perhatian khususnya adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar, kalau terjadi longsor di tanah kosong, enggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah permukiman, itu rawan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk belajar dari bencana banjir dan longsor di Cilacap. Setiap daerah diminta menginventarisasi titik-titik rawan longsor maupun banjir akibat tingginya curah hujan, dan setelah itu mengambil langkah-langkah mitigasi, misalnya dengan melakukan penguatan pada area rawan longsor. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka warga perlu direlokasi sementara.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkuat konsolidasi internal dalam menghadapi potensi bencana.
“Jalan kalau mungkin yang rawan longsor diperbaiki. Kalau pun masih kekurangan anggaran, untuk itu [daerah] ditetapkan sebagai status darurat, BNPB dapat melakukan back up untuk memberikan bantuan anggaran, perbaikan, maupun juga untuk pencegahan bencana. Maupun juga untuk operasi modifikasi cuaca,” jelasnya.
Puspen Kemendagri
