Kota Bima-NTB, Barometer99.com- Dari total 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, hanya empat dapur yang dinyatakan layak secara higiene dan sanitasi berdasarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Dinas Kesehatan (Dikes) setempat.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima, Syarifuddin, pada Minggu (13/10/25).
“Dari sekian banyak SPPG di Kota Bima, hanya empat yang memiliki SLHS. Selebihnya belum memenuhi syarat untuk dinyatakan laik,” ujar Syarifuddin.
Menurutnya, keempat SPPG yang telah mengantongi sertifikat SLHS berada di Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, dan dua SPPG di Kecamatan Asakota.
Syarifuddin menjelaskan, seluruh 18 SPPG sebenarnya telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, namun hanya empat yang lolos uji standar kelayakan. Ia menegaskan, Dinas Kesehatan menerapkan seleksi ketat terhadap dapur umum yang mengajukan SLHS, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan program MBG.
“Bagi SPPG yang belum memenuhi syarat, kami minta segera melakukan pembenahan dan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan dari Dikes maupun Kemenkes,” tegasnya.
SLHS merupakan sertifikat wajib bagi setiap penyedia layanan makanan publik yang menjadi dasar kelayakan dalam hal kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Selain SLHS, standar lain yang didorong untuk dimiliki SPPG antara lain HACCP, NKV, HSP, ISO 22000, ISO 45001, dan sertifikat halal. Secara nasional, tercatat 26 SPPG sudah mengantongi HACCP, 15 memiliki NKV, 106 memiliki HSP, 23 bersertifikat ISO 22000, 20 memiliki ISO 45001, dan 34 telah bersertifikat halal.
Minimnya jumlah SPPG bersertifikat SLHS di Kota Bima ini menjadi peringatan penting bagi pengelola program MBG agar lebih serius memperhatikan aspek kesehatan dan higienitas dapur umum, demi menjamin makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. (*).
