Mataram-NTB, Barometer99.com- Nusa Tenggara Barat sejak lama dikenal sebagai tanah yang indah. Lautnya biru menawan, gunungnya gagah, dan desa-desa adatnya menyimpan cerita.
Arfi Haryadi ketua Wilayah LMND NTB, mengatakan dalam visi besar pembangunan, Gubernur Muhammad Iqbal dulu menegaskan pariwisata adalah masa depan NTB. Menurutnya, sebuah visi yang sejalan dengan potensi alam wisata halal, Mandalika, hingga desa wisata yang tumbuh di pelosok. Rakyat percaya, NTB akan berdiri sejajar dengan Bali, dengan keindahan alam sebagai modal utama.
Namun, sejarah selalu menyimpan ironi. Kendati demikian dikatakam Arfi Haryadi, di balik slogan pariwisata, muncul langkah-langkah yang justru memberi ruang bagi pertambangan. Lebih kontras lagi, adik kandung sang gubernur dipercaya memimpin Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) NTB. “Sebuah posisi yang jelas menunjukkan bahwa di satu sisi sang pemimpin bicara pariwisata, tapi di sisi lain membuka jalan bagi tambang. Di sinilah rakyat melihat kegamangan; komitmen yang diucapkan berbeda jauh dengan tindakan yang dilakukan,” ujarnya.
Tambang memang selalu datang dengan janji manis. Investor mengatakan tambang membuka lapangan kerja, memberi pemasukan daerah, dan mempercepat pembangunan. Tetapi rakyat di banyak daerah sudah tahu akibatnya. Hutan rusak, tanah longsor, sungai tercemar limbah merkuri dan sianida, dan desa-desa kehilangan sumber air bersih. “Apalagi NTB adalah daerah rawan bencana; tambang hanya akan memperburuk kerentanan lingkungan, membuat masyarakat kecil jadi korban paling awal,” terangnya Arfi Haryadi.
Di sisi lain, pariwisata membutuhkan alam yang lestari laut yang jernih, gunung yang hijau, udara yang bersih. Ia mengatakan pariwisata menghidupi banyak sektor sekaligus kuliner, homestay, kerajinan, transportasi lokal.
“Ketika satu desa dijadikan destinasi wisata, ratusan warga mendapat penghasilan. Sebaliknya, ketika satu desa dijadikan tambang, hanya segelintir orang yang kaya, sementara masyarakat luas menanggung dampak sosial dan ekologis,” pungkasnya. Menurutnya, pariwisata adalah ekonomi jangka panjang, tambang adalah keuntungan sesaat dengan warisan kehancuran.
Lantas, sikap apa yang harus diambil seorang gubernur? Jika Muhammad Iqbal benar berkomitmen pada pariwisata, ia harus menolak tambang dalam bentuk apapun. “Tidak cukup hanya bicara pembangunan, tetapi harus berani melawan tekanan para pemodal yang ingin menjarah isi alam NTB. Rakyat butuh pemimpin yang berpihak, bukan pemimpin yang ambigu,” tegas Arfi Haryadi.
Namun jika diamati lebih dalam, jangan-jangan memang ada kepentingan tersembunyi. Jangan-jangan di balik kekisruhan ini, kepentingan pemodal bermain, dan gubernur justru membuka jalan. “Jika itu yang terjadi, maka NTB hanya akan jadi ladang eksploitasi baru tanah dikeruk, laut diracuni, gunung digunduli dan ketika habis, investor pergi, rakyat yang tertinggal harus menanggung derita,” imbuhnya. (*).
