BOGOR, Barometer99.com — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan KADIN Indonesia mendukung penuh ajakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan konsep Indonesia Incorporated. Indonesia Incoporated merupakan sebuah pendekatan strategis di mana pemerintah dan pelaku usaha bersinergi di bawah satu visi dan satu komando kepemimpinan nasional.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal sangat jelas bahwa ke depan, tidak boleh lagi ada ego sektoral antara kementerian dan lembaga. Termasuk, antara pemerintah dan dunia usaha. Kita harus satu gerak, satu irama, di bawah komando presiden. Inilah pesan inti Indonesia Incorporated yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo,” ujar Bamsoet usai mengikuti pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jumat (8/8/25).
Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengusaha senior seperti Aburizal Bakrie, James Riady, Franky Wijaya, MS Hidayat, Osman Sapta, Syarif Cicip Soetardjo dan lain-lain. Pengurus Harian KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi se-Indonesia dan asosiasi dibawah KADIN.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, konsep Indonesia Incorporated sejatinya bukan hal baru di dunia. Jepang menerapkannya pasca Perang Dunia II dengan strategi keiretsu, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan industri. Korea Selatan juga sukses mengonsolidasikan kekuatan bisnis melalui konglomerasi chaebol yang didukung penuh negara. Kini, Presiden Prabowo ingin Indonesia mengambil langkah serupa, disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia.
“Indonesia Incorporated bukan sekadar jargon politik atau idealisme kosong, melainkan kebutuhan riil bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan kompetitif. KADIN siap berada di garis depan untuk mengonsolidasikan dunia usaha agar berjalan seiring dengan kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan bermartabat,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional berbasis kolaborasi lintas sektor yang konkret, dengan tolok ukur keberhasilan yang terukur. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus di bawah Presiden yang mengoordinasikan implementasi Indonesia Incorporated, dengan melibatkan KADIN dan asosiasi dunia usaha sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis.
“Pentingnya pula melakukan penataan ulang birokrasi dan BUMN agar tidak lagi menjadi “pemain ganda” yang justru mengganggu dinamika pasar. BUMN hanya bermain di sektor-sektor strategis dan tidak bersaing langsung dengan pelaku swasta di sektor yang sudah kompetitif. Peran BUMN harus diubah menjadi katalisator pertumbuhan dan bukan penghambat efisiensi,” pungkas Bamsoet. (*)
