Barometer99, Mataram-NTB- Aksi Demo menuntut dibukanya Moratorium Pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa, Kamis, 15 Mei 2025. Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa turun ke jalan dan memadati Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menjaminkan dirinya agar terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Saya menjaminkan diri saya, selama hidup dan punya kesempatan bersama teman-teman akan berdiri di depan memperjuangkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS),” katanya saat melakukan video call bersama sejumlah tokoh yang menggelar aksi demonstrasi di Pelabuhan Poto Tano, menyuarakan pembentukan PPS, Kamis 15 Mei 2025 dikutip dari media DetikNtb.
Supratman mengatakan, komitmennya untuk mengawal serius proses pembentukan PPS. “Di Pemerintah ini, kalau nanti moratorium nya di cabut dan desain Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan kajian oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saya akan memastikan dan mengawal serius. Berapa pun yang dibentuk salah satunya PPS,” ujarnya.
Pria asal Soppeng-Sulawesi Selatan ini berharap, agar yang menyampaikan aspirasi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perekonomian masyarakat secara luas di wilayah Sumbawa.
“Bantu Aparat keamanan, jaga kondusifitas. Momentum itu harus dijaga, bentuk satu kesatuan seluruh Pulau Sumbawa, bersatu untuk sama-sama berjuang mewujudkan PPS,” imbuhnya.
“Tetapi tidak boleh merugikan perekonomian masyarakat dan jangan merusak fasilitas umum,” sambungnya.
Sebelumnya, massa Blokade Total Jalur Poto Tano Berjam-Jam, Tuntut Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: “Ini Harga Mati!”
Massa aksi tidak hanya berorasi secara bergantian, tetapi juga melakukan blokade total terhadap jalur strategis yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok.
Blokade jalan yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari menyebabkan lumpuhnya arus transportasi dari dua arah.
Kendaraan-kendaraan logistik, angkutan umum, hingga kendaraan pribadi tertahan selama berjam-jam tanpa kejelasan kapan jalur akan dibuka.
Keluhan Pengguna Jalan: Sakit, Rugi, dan Frustrasi
Aksi ini langsung berdampak pada para pengguna jalan. Sopir travel, bus, dan truk pengangkut logistik mengeluh karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, beberapa penumpang mengalami situasi darurat.
“Saya bawa penumpang yang sedang sakit dari Bima. Sudah tertahan dua jam, ini sangat merepotkan. Harusnya ada kebijakan agar kendaraan tertentu bisa lewat,” keluh Abdul Salam, sopir travel Titian Mas.
Hal serupa juga dirasakan oleh Dede, sopir truk pengangkut telur yang sudah menempuh perjalanan jauh dari Bali.
“Saya angkut telur dari kemarin. Kalau kelamaan di jalan, bisa rusak semua. Ini kerugian besar,” katanya.
Seorang penumpang bus dari Mataram tujuan Dompu juga menyampaikan kekesalannya. “Kami ini sedang buru-buru. Kebutuhan kami di Dompu sangat penting. Sekarang sudah dua jam lebih tertahan, belum tahu kapan bisa jalan,” ujarnya dengan wajah lelah.
Sopir bus lainnya, Rony, menambahkan bahwa penumpangnya mulai gelisah. “Kami sampai di sini jam 12, sekarang sudah jam 2 lewat masih belum bisa jalan. Penumpang banyak yang marah dan kecewa,” katanya.
Suara dari Orator dan Massa: “Pulau Sumbawa Harus Berdiri Sendiri”
Aksi ini dihadiri orator-orator dari berbagai kabupaten, termasuk dari Bima, Dompu, Sumbawa, hingga Sumbawa Barat. Mereka menyuarakan satu hal yang sama: keinginan untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berdiri sebagai provinsi mandiri.
“Kami ingin presiden mencabut moratorium pemekaran wilayah. Pulau Sumbawa sudah sangat layak menjadi provinsi sendiri. Sudah terlalu lama kami menunggu,” tegas Becko, orator asal Sumbawa Barat.
Menurutnya, dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi akan lebih merata dan terfokus.
“Kami tidak minta yang macam-macam. Kami hanya ingin keadilan pembangunan. Biarkan kami mengurus rumah tangga kami sendiri,” tambahnya. (Red).
