Komisi VI DPR Soroti Agrinas
Jakarta, Barometer99.com – Sejumlah persoalan terkait PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi sorotan dalam agenda rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi VI DPR RI pada Maret 2026. Rapat yang membahas sejumlah isu strategis tersebut bahkan terpaksa ditunda setelah Direktur Utama Agrinas tidak hadir dalam forum resmi tersebut.
Ketidakhadiran pimpinan perusahaan pelat merah tersebut memicu kekecewaan sejumlah anggota dewan. Mereka menilai agenda rapat yang seharusnya membahas program strategis dan penggunaan anggaran negara merupakan hal krusial yang memerlukan penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah polemik rencana maupun pelaksanaan impor sekitar 105.000 unit mobil pick up dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Rencana tersebut menuai pertanyaan dari anggota DPR karena dinilai tidak lazim serta memerlukan penjelasan mendalam mengenai urgensi, mekanisme pengadaan, hingga dampaknya terhadap industri dalam negeri.
Selain itu, Komisi VI juga berencana mengevaluasi program KDKMP atau Kios Digital Koperasi Merah Putih yang dijalankan oleh Agrinas. Program tersebut berkaitan dengan penguatan jaringan koperasi dan distribusi pangan berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR juga menyoroti aspek pembiayaan dan pelaksanaan proyek yang dinilai perlu transparansi lebih lanjut. Salah satu yang dipertanyakan adalah alokasi anggaran pembangunan yang disebut mencapai sekitar Rp1,6 triliun, sementara nilai yang diterima pelaksana pekerjaan disebut berkisar Rp700 miliar.
Selisih nilai tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota dewan mengenai rincian penggunaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, serta transparansi pengelolaan proyek. DPR menilai persoalan ini penting untuk dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan penggunaan dana dalam jumlah besar yang bersumber dari kepentingan publik.
Komisi VI DPR RI menegaskan akan kembali menjadwalkan rapat kerja lanjutan guna meminta klarifikasi dari manajemen Agrinas terkait berbagai isu tersebut, termasuk perkembangan program, strategi operasional, serta tata kelola pembiayaan.
Para anggota dewan menilai kehadiran pimpinan perusahaan dalam forum pengawasan DPR merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepada publik, terutama dalam program yang melibatkan anggaran besar dan berdampak langsung pada masyarakat.*
