Teminabuan PBD (03/02/25) – Pemerintahan baru periode 2024-2029 menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, dengan fokus utama pada permasalahan sosial budaya yang dihadapi oleh masyarakat adat. Hal ini disampaikan oleh Yohan Bodory, Kepala Suku Imekko Kabupaten Sorong Selatan, yang menyatakan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan sagu, telah menjadi masalah yang mendalam bagi masyarakat adat.
Kebun kelapa sawit, misalnya, telah mengakibatkan hilangnya tanah adat tanpa ada keuntungan bagi masyarakat setempat, dengan kebun plasma yang tidak pernah dirasakan oleh mereka. Sementara itu, harga sagu yang dihitung dengan tarif seribu rupiah per meter dianggap sebagai penghinaan bagi masyarakat yang bergantung pada hasil bumi tersebut.
“Kami tidak ingin meninggalkan kenangan air mata bagi generasi mendatang, tapi kami ingin meninggalkan mata air yang menjadi harapan mereka,” tegas Yohan Bodory.
Permasalahan ini menjadi perhatian utama di wilayah Imekko, terutama di Distrik Kais dan Distrik Metemani, di mana masyarakat adat sangat berharap pemerintahan baru dapat menyelesaikan ketidakadilan yang terjadi. Pemerintahan baru diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat agar mereka bisa menikmati hasil dari tanah dan kebun mereka secara adil dan merata.
(Tim/Red)