Barometer99, Mataram-NTB- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, membuka Rapat Koordinasi tata kelola pertambakan se wilayah NTB mengajak seluruh pihak untuk membangun sistem tata kelola yang baik, berlandaskan pada prinsip transparansi dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak seluruh pihak untuk membangun sistem tata kelola yang baik,” kata Miq Sekda dalam sambutannya di Graha Bhakti Praja Komplek kantor Gubernur, Kamis, 09/01/2025.
Sekda menjelaskan Sektor pertambakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertambangan juga menjadi tumpuan mata pencaharian banyak masyarakat, serta memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian wilayah NTB secara berkelanjutan.
“Melihat potensi besar dan peluang perkembangan sektor pertambakan di NTB, diperlukan upaya intensif dan langkah-langkah strategis dalam pengelolaannya.” tambahnya.
Sekda juga menambahkan tata kelola yang buruk, mulai dari proses perizinan, alokasi sumber daya, hingga pengawasan operasional, dapat menjadi celah bagi terjadinya praktik korupsi. Sehingga Tata kelola pertambakan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berintegritas agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah, sekaligus menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti tindak pindang korupsi.
“Langkah ini merupakan langkah preventif guna mewujudkan tata kelola pembangunan pertambakan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.”
Diakhir sambutannya Miq Gita mewakili pemerintah NTB memberikan apresiasi kepada KPK RI dan inspektorat NTB berkat kehadiran dan fasilitas yang diberikan dalam rapat koordinasi tersebut merupakan langkah yang tepat untuk masa depan pertambakan di NTB.
“Atas nama pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada KPK RI dan inspektorat Provinsi NTB.” ulasnya.
Kasatgas Koordinasi dan supervisi wilayah V KPK RI, Dian Patria mengatakan hadirnya KPK sebagai wadah untuk memfasilitasi, dan mendata menggunakan pencegahan ofensif pencegahan sampai titik akhir.
“Kami hadir sebagai supervisi untuk memfasilitasi memediasi, dan kami dorong yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan mereka.” tutupnya. (Red).
