Barometer99, Bima-NTB- Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia (DPP AMPI) mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) untuk segera memanggil dua kontraktor yang terlibat sebagai tim pelaksana dalam proyek pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Bima.
Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat serta melibatkan Kepala Daerah Kabupaten Bima.
“Harus segera dipanggil dua kontraktor yang terlibat sebagai tim pelaksana,” kata Direktur Ampi Firdaus Senin 6 Januari 2025.
Firdaus mengungkapkan, dalam tahapan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Masjid Agung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami meminta Kejati NTB untuk bertindak tegas dan memanggil dua kontraktor tersebut,”tegasnya.
Menurut Firdaus, dua kontraktor yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yakni PT Brahmakerta Adiwira dengan PT Budimas. Dengan Anggaran pekerjaan mencapai Rp78 miliar.
“Kejati NTB harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak ada intervensi dari pihak manapun,” ujar Firdaus.
DPP AMPI juga menekankan pentingnya independensi Kejati NTB dalam menangani kasus ini, sebab Kejati NTB harus bebas dari pengaruh eksternal dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan konstitusi Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi ini telah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Desember 2024, dan DPP AMPI berharap Kejati NTB dapat bekerja sama erat dengan KPK dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
“Kami mendesak Kejati NTB untuk menjadikan kasus ini sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan,” lanjut Firdaus.
DPP AMPI berharap dengan adanya tindakan tegas dari Kejati NTB, kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif, serta memberikan contoh yang baik dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. (Red).
