Breaking News
Polres Metro Jakarta Barat Musnahkan 14,9 Kg Narkoba Hasil Ungkap Kasus Kurun Waktu 3 Bulan Kajati Pimpin Langsung Apel Pagi di Halaman Kejati Aceh 100 Personel Polres Banyuasin Ikuti Ujian Beladiri Polri untuk kenaikan pangkat Humas Polres Banyuasin Polda Sumsel Banyuasin – Sebanyak 100 personel Polres Banyuasin mengikuti Ujian Kemahiran Beladiri Polri dalam rangka memenuhi persyaratan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) periode 1 Januari 2026. Ujian yang berlangsung lancar dan kondusif ini dilaksanakan di Halaman Apel Mapolres Banyuasin, pada Senin (15/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumsel Nomor: ST/640/VIII/BIN.2.4./2025 dan Surat Perintah Kapolres Banyuasin Nomor: Sprin/902/IX/BIN.2.4./2025. Pelaksanaan ujian dipantau langsung oleh Tim Penguji dari Polda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kompol M. Sabur, S.Ag., Kasubbagrohjashor Ro SDM Polda Sumsel. Adapun komposisi peserta ujian meliputi 100 personel dari berbagai pangkat, mulai dari Briptu yang mengajukan kenaikan ke Brigadir hingga AKP yang mengajukan kenaikan pangkat ke Kompol. Materi Ujian Komprehensif Ujian beladiri ini dirancang untuk menguji kesiapan fisik dan teknik personel dalam menghadapi berbagai situasi lapangan, Materi ujian terbagi menjadi tiga bagian utama. Teknik Dasar Beladiri Polri: Meliputi jatuhan, roll, pukulan, tendangan, tangkisan, dan dasar membawa tahanan. Teknik Beladiri Tanpa Alat: Fokus pada aplikasi defensif seperti melepas pegangan, cekikan, sekapan, serta menghindari serangan tangan kosong, tendangan, hingga senjata seperti tongkat, pisau, pistol, dan celurit. Teknik Beladiri dengan Alat: Menguji kemampuan personel dalam menggunakan peralatan standar seperti tongkat polisi, borgol, dan kopelrim untuk menetralisir berbagai bentuk serangan. kegiatan ini seluruh rangkaian ujian berjalan dengan lancar dan kondusif, Keberhasilan dalam ujian ini merupakan syarat wajib bagi personel yang mengajukan kenaikan pangkat, guna memastikan setiap anggota memiliki kemampuan beladiri yang mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Polres Banyuasin Gelar Patroli Malam Obyek Vital Di kawasan Pemerintahaan Kapolres Bener Meriah, Pejabat Utama Polres dan Kapolsek Jajaran Serentak Laksanakan Program Saweu Sikulah

Asing Siap Investasi Rp 45 Triliun di IKN Nusantara

BAROMETER99,- Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengungkapkan sembilan perusahaan mantap untuk menanam investasi di IKN. Indikasi investasinya mencapai Rp 45 triliun.

Tak hanya dari Indonesia, ia mengatakan sembilan perusahaan itu mencakup perseroan yang berasal dari tiga negara asing. Kendati, ia tak merinci berapa perusahaan dari tiga negara itu.

Adapun tiga negara yang ia maksud adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan China.

“Mereka semua sedang melakukan feasibility study (FS) sebagai tahapan investasi, itu ada sembilan perusahaan,” kata Agung di Kompleks DPR RI

BACA JUGA :  Peduli Kesehatan Warga, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Pengobatan Door To Door Di Kampung Perbatasan

Di samping itu, Agung menuturkan saat ini investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai Rp51,3 triliun.

“Totalnya sejauh ini adalah Rp51,3 triliun untuk investasi yang sifatnya swasta atau direct investment,” katanya.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT RI di sana.

Kendati, pembangunan itu tak berjalan mulus.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan IKN. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

BACA JUGA :  Dukung Pendidikan Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Ajarkan Wawasan Kebangsaan

Salah satu temuannya adalah persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, diantaranya terkait lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

“Di mana 2.085,62 ha (hektar) dari 36.150 ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi laporan BPK.

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

BACA JUGA :  Aksi Bela Negara Oleh Aster Panglima TNI di Kota Kendari

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

BPK menemukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

#IndonesiaMaju #jokowidodo #jokowibersamarakyat #JokowiMembangunNegeri #JokowiMembangunIndonesia #IndonesiaHebat #indonesiaku #asing #investasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *