Lombok Tengah-NTB, Barometer99.com-Program revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN di Kabupaten Lombok Tengah kembali mendapat perhatian publik. Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi Nusa Tenggara Barat (JATI-NTB) menyampaikan adanya sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam informasi anggaran dan pelaksanaan proyek di beberapa sekolah.
Ketua JATI-NTB, Saddam Husen, mengatakan pihaknya menemukan indikasi awal yang mengarah pada potensi penyimpangan dalam pekerjaan revitalisasi di sejumlah SD dan SMP. Menurutnya, beberapa informasi anggaran yang disampaikan melalui plang proyek diduga tidak selaras dengan angka yang sebelumnya diberitakan media.
Dua sekolah menjadi perhatian utama lembaganya, yakni SDN 1 Penujak dan SD Masjuring di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat. Saddam menyebut terdapat perbedaan nilai anggaran antara informasi di plang proyek dan data yang muncul dalam pemberitaan.
“Dari 42 sekolah yang kami amati, dua di antaranya memiliki selisih angka yang cukup mencolok. Untuk SDN 1 Penujak, pemberitaan media mencatat anggaran Rp987.250.000, sementara plang proyek menampilkan nilai Rp487.380.000,” ujarnya.
Sementara untuk SD Masjuring Desa Bonder, angka yang diberitakan mencapai Rp837.281.000, namun plang proyek menunjukkan Rp630.870.000. Menurut Saddam, ketidaksesuaian informasi itu perlu mendapat klarifikasi dari pihak terkait.
Selain soal anggaran, Saddam juga menyoroti kualitas pekerjaan di SDN 1 Penujak. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pembangunan pondasi gedung diduga dilakukan tanpa struktur cakar ayam, yang umumnya menjadi bagian penting dalam konstruksi. Ia juga menyebut penggunaan bahan bangunan tertentu yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Informasi yang kami dapat, ada penggunaan semen dengan kualitas rendah. Hal-hal seperti ini patut ditelusuri agar pekerjaan sesuai ketentuan teknis,” katanya.
Atas sejumlah temuan tersebut, JATI-NTB meminta aparat penegak hukum di Lombok Tengah melakukan verifikasi dan pendalaman. Saddam menyampaikan lembaganya sedang mempersiapkan laporan resmi disertai data pendukung.
“Kami berharap ada langkah penelusuran dari aparat terkait. Ini menyangkut penggunaan anggaran negara dan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya. (*).
