Jakarta, Barometer99.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memastikan percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan itu berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai tugas dan fungsinya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua, terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua berlangsung dengan baik. Pembangunan tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.
“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Ribka secara khusus meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Ia menjelaskan, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.
“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.
Senada dengan itu, Wamen PU Diana memastikan bahwa secara umum progres pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik. Hanya saja, dari keempat DOB, pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum optimal. Ia berharap daerah tersebut dapat segera melakukan percepatan agar pembangunan dapat segera dilakukan.
“Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya,” tandas Diana.
Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Suprayitno, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penataan Bangunan Johannes Wahju Kusumosusanto, serta para pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri dan Kementerian PU.
Puspen Kemendagri
