Mataram-NTB, Barometer99.com- Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kini bekerja di Libya, meminta bantuan agar bisa segera dipulangkan ke Tanah Air. Melalui pesan yang diterima redaksi, perempuan bernama Nurhasanah (24) itu mengaku sudah tidak sanggup lagi bekerja karena kondisi kerja yang berat, gaji yang tidak jelas, dan kesulitan untuk keluar dari tempat kerjanya.
“Saya kerja di Libya sudah satu tahun, tapi saya mau pulang ke Indonesia. Orang kantor suruh saya kerja lagi, padahal saya sudah tidak mau. Saya cuma ingin pulang,” ungkap Nurhasanah dalam pesannya.
Nurhasanah menceritakan, ia berangkat ke Libya dengan harapan bisa membantu keluarga di Indonesia. Sebelumnya ia tinggal di Jakarta dan Depok, namun berasal dari Desa Parado Rato, Kabupaten Bima, NTB. Sayangnya, kehidupan yang ia jalani di luar negeri jauh dari harapan.
“Kerja di sini susah, mau pulang juga susah. Kabur pun tidak bisa, karena tetap harus balik ke kantor. Saya cuma minta tolong biar bisa pulang ke Indonesia,” ujarnya lirih.
Menurut pengakuannya, selama bekerja di Libya ia hanya menerima gaji sekitar 300 dolar per bulan, atau sekitar Rp4 juta bila dikonversi ke rupiah. Namun, gaji tersebut sering terlambat atau bahkan tidak diterima secara penuh.
“Percuma kerja kalau gaji juga susah. Kita cuma disuruh kerja terus, tapi uangnya tidak tahu ke mana,” keluhnya.
Kondisi Nurhasanah ini menjadi potret nyata perjuangan banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa perlindungan maksimal. Minimnya pengawasan dari pihak perusahaan penyalur dan lemahnya kontrol terhadap majikan membuat banyak pekerja migran terjebak dalam situasi sulit di negara asing.
Nurhasanah berharap ada bantuan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI di Tripoli atau Kementerian Luar Negeri agar ia bisa segera dipulangkan. “Saya cuma mau pulang, KK. Tolong bantu saya,” pintanya dengan nada haru.
Kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berada di negara-negara konflik seperti Libya, harus menjadi prioritas. (*).
