Sumbawa Barat-NTB, Barometer99.com- Dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mereda dari sorotan publik. Setelah Ketua DPRD KSB, H. Kaharuddin Umar, enggan memberikan tanggapan, upaya media menanyakan hal serupa kepada Wakil Ketua DPRD juga berakhir tanpa jawaban.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media pada minggu (12/10) hingga hari senin (13/10) kepada Wakil Ketua DPRD KSB mengenai kemungkinan adanya pelanggaran etik dan potensi konflik kepentingan, juga tidak mendapat respons. Padahal, dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa salah satu anggota dewan Fraksi Golkar H. Basuki Rasyid diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu dapur MBG melalui nama pihak lain sebagai pengelola.
Sebelumnya, Ketua Golkar KSB, H. M. Tamzil, menyebut telah menerima klarifikasi langsung dari kadernya. “Sudah diklarifikasi oleh H. Basuki bahwa dia tidak menjadi pengelola MBG,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa partainya berkomitmen menjaga etika politik dan menolak segala bentuk rangkap kepentingan. “Secara aturan jelas tidak boleh menjadi pelaksana. Tapi H. Basuki tidak terlibat dalam pengelolaan program itu,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, termasuk di daerah seperti Sumbawa Barat. (*).
