Mataram-NTB, Barometer99.com- Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Ruang Rapat Pleno Sekretariat DPRD NTB. Pertemuan ini membahas perkembangan pembangunan proyek smelter Batu Hijau serta pengembangan Kawasan Industri Maluk (KIM) di Kabupaten Sumbawa Barat.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, beserta para pimpinan dan anggota Komisi III. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada upaya percepatan penyelesaian pembangunan smelter Batu Hijau dan optimalisasi kapasitas produksinya. Proyek tersebut dinilai strategis karena akan menjadi penggerak utama kegiatan hilirisasi mineral serta membuka peluang ekonomi baru di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pihak PT Amman Mineral menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kendala teknis dan infrastruktur yang perlu dituntaskan agar operasional smelter dapat berjalan optimal. Perusahaan juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mempercepat realisasi proyek dan memaksimalkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan proyek smelter dan kawasan industri pendukungnya. “Kami ingin memastikan agar keberadaan industri pertambangan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui rapat ini, DPRD NTB berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Kawasan Industri Maluk sebagai pusat hilirisasi pertambangan di Nusa Tenggara Barat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional di sektor mineral dan energi. (*)
