Sumbawa Barat-NTB, Barometer99.com- Polemik dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bergulir. Setelah Ketua DPD Partai Golkar KSB, Drs. H. M. Tamzil, meluruskan bahwa kadernya, H. Basuki Rasyid, tidak terlibat dalam pengelolaan teknis maupun pelaksanaan program tersebut, perhatian kini tertuju pada sikap pimpinan legislatif KSB.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD KSB, H. Kaharuddin Umar, memilih tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan media terkait isu tersebut. Saat dikonfirmasi oleh media menanyakan klarifikasi mengenai dugaan kepemilikan dapur MBG oleh salah satu anggota dewan Fraksi Golkar yang disebut menggunakan nama pihak lain sebagai direktur pengelola. Pertanyaan juga mencakup kemungkinan adanya pelanggaran kode etik apabila keterlibatan tersebut terbukti.
Kaharuddin Umar tidak memberikan jawaban maupun pernyataan resmi hingga Minggu (12/10) Sore. Sikap diam pimpinan dewan ini menimbulkan spekulasi publik terkait langkah etis dan administratif yang seharusnya diambil lembaga legislatif dalam menjaga integritas anggotanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar KSB, H. M. Tamzil, menegaskan bahwa klarifikasi langsung telah dilakukan kepada yang bersangkutan. “Sudah diklarifikasi oleh H. Basuki kepada saya bahwa dia tidak sebagai pengelola MBG,” ujar Tamzil. Ia menambahkan, partainya tetap berkomitmen menjaga disiplin dan etika politik bagi setiap kader. “Secara aturan jelas tidak boleh menjadi pelaksana. Tapi H. Basuki ini tidak sebagai pelaksana atau pengelola MBG,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk di daerah-daerah seperti Sumbawa Barat. Meski demikian, munculnya dugaan keterlibatan pejabat publik dalam pengelolaannya menimbulkan skeptis publik perihal potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etika jabatan.
Redaksi masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD KSB dan instansi terkait program MBG guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. (*).
