Polkam, Bogor, Barometer99.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Membahas Permasalahan Kriteria Dalam Identifikasi Peristiwa Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga guna mewujudkan penanganan konflik sosial yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di tingkat nasional.
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi, I Nyoman Sukasana menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mewujudkan penanganan konflik sosial yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keseragaman kriteria dan data merupakan fondasi penting dalam membangun kebijakan yang responsif, efektif, serta berorientasi pada upaya menjaga stabilitas sosial di seluruh wilayah Indonesia.
“Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai langkah awal untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun pedoman teknis penanganan konflik sosial yang terpadu. Pembahasan difokuskan pada penentuan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi peristiwa konflik sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” kata Nyoman.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BNPB, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, seluruh peserta menyepakati pentingnya penyusunan pedoman teknis bersama yang mengatur kriteria, kategori, serta mekanisme pendataan dan penanganan konflik sosial secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, akan disusun data tunggal konflik sosial oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Tingkat Nasional guna memastikan keseragaman informasi dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.
Kemendagri, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait telah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan konflik sosial. Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.
