Polda Maluku, Barometer99.com – Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerjasama dengan Stasiun RRI Ambon menggelar dialog publik membahas pengelolaan potensi konflik yang kerap terjadi di Maluku.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (7/10/2025) di stasiun RRI Ambon ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Farit Hatala, Pakar Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu S.Sos., M.Si, Direktur Pasca Sarjana UIN AM Sangadji Ambon Prof. Dr. Hasbollah Toisuta M.Ag, dan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi S.I.K.
Dalam penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial, Polda Maluku, kata Kombes Rositah Umasugi, kerap mengedepankan pendekatan persuasif melalui kearifan lokal. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir. “Ini sangat membantu kami dalam penanganan konflik maupun pencegahan potensi konflik,” ungkapnya.
Permasalahan konflik yang terjadi di Maluku beragam. Rositah mengaku salah satu penyebabnya yaitu persoalan awal atau penegakan hukumnya yang belum tuntas. Hal ini yang dapat memicu permasalahan baru di tengah masyarakat.
“Kami selain mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap permasalahan kami juga tidak mengesampingkan pranata sosial dan pranata adat, untuk penuntasan setiap permasalahan hukum di wilayah Maluku”, jelasnya.
Dalam berbagai pendekatan persuasif yang dilakukan, Rositah mengaku Polda Maluku membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dukungan semua pihak penting dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif.
“Bapak Kapolda dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, beliau sangat berharap kita semua untuk selalu menjaga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang baik,” ungkapnya.
Kapolda, lanjut Rositah, selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa hidup rukun dan damai dengan semangat kekeluargaan. Hidup orang basudara yang menjadi warisan leluhur harus terus dijaga dan dirawat untuk menuju Maluku manise yang sejahtera.
“Polda Maluku saat ini telah membuat program Kamtibmas yang bernama Baileo Manise atau rumah perdamaian yang isinya adalah para tokoh agama, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda. Harapannya dengan adanya Baileo manise dapat menjadi rumah dalam penyelesaian semua permasalahan di Maluku”, ungkapnya.
Juru bicara Polda Maluku ini juga mengajak masyarakat agar tidak cepat percaya dengan informasi negatif yang diterima, termasuk melalui media sosial. Masyarakat juga diminta bijak saat menggunakan medsos.
“Kami sangat berharap masyarakat bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kita tau bersama bahwa dalam setiap konflik biasanya akan melibatkan banyak orang, padahal yang memiliki permasalahan cuma satu orang. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menghimbau seluruh masyarakat apabila ada permasalahan antar oknum jangan sampai melibatkan keluarga, kelompok atau desa,” pintanya.
Polda Maluku juga berharap agar setiap permasalahan jangan diselesaikan dengan kekerasan. Sebab, hal itu justru memperbesar permasalahan, dan termasuk tindak pidana yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Siapa saja yang bermasalah jangan mengajak orang lain untuk terlibat dalam permasalahannya, dan dia harus berani mempertanggung jawabkan kesalahannya tanpa perlu berlindung kepada orang lain”, pintanya.
Menurut Direktur Pascasarjana UIN Ambon Prof. Hasbollah Toisuta, konflik sosial biasanya terjadi karena perebutan sumber daya atau gagalnya relasi dalam kehidupan sosial. Ia berharap pada kondisi tersebut negara bisa hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.
“Akhir-akhir ini sering terjadi konflik di antara masyarakat. Kita dapat melakukan rekayasa sosial sehingga kita secara bersama-sama bisa menangani setiap potensi konflik yang bisa bermuara pada terjadinya aksi kekerasan,” katanya.
Selain perebutan sumber daya dan gagalnya relasi, Hasbollah mengaku konflik juga bisa terjadi karena adanya perbedaan identitas suku, identitas agama, identitas ekonomi dan sebagainya. “Padahal leluhur kita dahulu itu mereka sudah meletakkan instrumen kultural yang bisa meminimalisir potensi-potensi konflik itu. Saya mau katakan bahwa dengan kearifan lokal yang kita punya saat ini dapat kita gunakan untuk mengkampanyekan perdamaian untuk meminimalisir semua potensi konflik”, ucapnya.
Konflik yang terjadi menyasar generasi muda. Mereka jauh dari nilai-nilai kultural, sehingga proses dialog kultural untuk menggali Hasanah Budaya sangat penting dilakukan. “Seperti di UIN Ambon telah menggagas program Pela Pendidikan yang mana sekolah yang mayoritas Nasrani di angkat Pela oleh Sekolah yang mayoritas Muslim,” ungkapnya.
UIN Ambon, lanjut Hasbollah, pada beberapa waktu lalu talah melaksanakan Panas Pela dengan UKIM Ambon. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi contoh oleh lembaga pendidikan lainnya di Maluku. “Di dalam satu lembaga pendidikan itu ada berbagai orang dari suku dan kampung yang ada di Maluku. Maka dengan demikian hal tersebut bukan saja akan mengikat perdamaian pada dua lembaga pendidikan tapi juga akan mengikat perdamaian pada setiap Desa dan Kampung yang ada di wilayah Maluku”, jelasnya.
Sosiolog Maluku, Dr. Paulus Koritelu juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik sosial di Maluku karena adanya undang-undang yang menyeragamkan Desa adat dan Desa yang bukan Desa adat. Ini menyebabkan masyarakat Desa tercerabut nilai-nilai budayanya.
“Kita tau bahwa Raja disuatu negeri itu biasanya berasal dari satu aliran keturunan namun dengan undang-undang yang ada saat ini maka Raja itu bisa diangkat dari unsur mana saja yang kemudian kami melihat bahwa hal ini juga merupakan salah satu potensi konflik yang harus menjadi perhatian kita bersama”, ucapnya.
Potensi konflik saat ini, kata Paulus, memang menyasar generasi muda atau Gen Z dan Gen Alfa yang kadang-kadang butuh hasil yang terbaik tanpa disadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan proses yang baik pula.
“Sampai kapanpun konflik tidak akan mungkin bisa terpisahkan dari hidup manusia, ibarat dua sisi mata uang di sebelah ada gambar garuda dan di sebelah ada gambar angka,” cetusnya.
Menurutnya, fragmentasi kehidupan manusia yang sempurna tidak selamanya damai. Kapan orang akan membutuhkan damai saat dia sedang berkonflik. “Dari hal ini baru dia bisa merasakan bahwa damai itu ternyata penting dan sama halnya di mana saat sakit barulah kita merasakan bahwa sehat itulah sangat penting. Olehnya itu penting kita bisa menjaga generasi muda dengan baik dan kita kelola semua potensi konflik dengan baik untuk Maluku yang aman dan damai”, harapnya.
Mewakili Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Kabid Kewaspadaan Nasional Farit Hatala mengajak seluruh elemen dan tokoh masyarakat agar bersama-sama mendudukan suatu produk hukum yang bisa mengakomodir segala permasalahan yang ada di Maluku.
“Kami sangat mengharapkan koordinasi dan kerjasama kita semua walau memang apa yang kita hadapi saat ini menjadi semacam tantangan positif di era kepemimpinan gubernur dan wakil gubenur saat ini,” jelasnya.
Sinergitas antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan semua unsur, lanjut Farit, dapat diperkuat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan konflik di Maluku. “Ini yang tentunya akan didukung oleh rekan-rekan kita dari penegak hukum juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku”, jelasnya.
