Barometer99.com – Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang dibangun atas fondasi 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, pemerintah menempatkan Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, serta Digitalisasi sebagai salah satu fokus utama melalui Program Prioritas ke-8.
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Salah satu layanan dalam MPPDN ini adalah Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Digitalisasi perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini diharapkan memangkas birokrasi dalam pengurusan izin praktik. Tiga izin utama yang terintegrasi dalam sistem MPPDN yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP).
Bertempat di Aula J. Leimena, Kementerian Kesehatan, (Selasa 09/09/2025), Kepala BSSN Nugroho S. Budi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, melakukan penandatanganan Keputusan Bersama sebagai bentuk komitmen melaksanakan digitalisasi layanan perizinan tersebut.
Pada kesempatan tersebut Kepala BSSN Nugroho S. Budi menyampaikan bahwa “BSSN siap dalam mendukung setiap program transformasi digital khususnya aspek keamanan pada sistem yang terlibat dalam penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional”.
“Keamanan data adalah tanggung jawab bersama, mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung sistem digital Indonesia yang aman dan andal.” tambahnya.
#BSSN
#BSSNPERISAI
#JagaRuangSiber
