Jakarta, Barometer99.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama stakeholder terkait membaha langkah strategis dan komitmen serius pemerintahan di bawah Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diperlukan konsolidasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan maritim dalam RPJMN 2025-2029.
Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, menyatakan bahwa menjadi bukti nyata peran sentral Kemenko Polkam dalam mengorkestrasi seluruh kekuatan maritim nasional. Kemenko Polkam tidak hanya berperan sebagai kementerian koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam transformasi tata kelola keamanan laut.
Perannya sebagai Ketua Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut (Forum KKPH), yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023, memberikan mandat hukum dan politik untuk mengatasi fragmentasi kewenangan yang selama ini menjadi hambatan.
Brigjen TNI Parwito menegaskan bahwa Forum KKPH adalah platform yang dirancang untuk mewujudkan sinergi, memastikan setiap kementerian dan lembaga bekerja dalam satu irama demi mencapai tujuan nasional. “Penguatan IKLN ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan komitmen kolektif untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap detik kerja di laut dapat diukur dan akuntabel bagi rakyat,” katanya.
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan perlunya validasi data primer yang seragam dan penggunaan metodologi yang kokoh, sementara BRIN menggarisbawahi kesenjangan dramatis antara data referensi (79%) dengan tingkat cakupan operasional aktual di lapangan yang hanya mencapai 28%. Hal ini juga diperkuat oleh BPS, yang menekankan pentingnya adopsi prinsip Satu Data Indonesia untuk menjamin akurasi dan konsistensi data.
Inti dari rapat koordinasi ini adalah penyelarasan teknis yang mendalam dan fundamental. Diskusi menyoroti ketidakselarasan antara Rincian Output (RO) yang menjadi dasar pengukuran kinerja setiap K/L dengan sub-dimensi pada IKLN.
Forum ini juga secara mendalam membahas berbagai dimensi keamanan maritim. Basarnas menyoroti pentingnya modernisasi aset dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengurangi tingkat kecelakaan laut, sementara KLH berfokus pada efisiensi penanganan kasus pencemaran.
Dari sisi ancaman baru, BMKG secara visioner mengusulkan integrasi data cuaca ekstrem ke dalam indeks, sementara Bappeten menekankan perlunya dimensi mitigasi risiko nuklir mengingat lalu lintas kapal berbahaya di perairan Indonesia.
Redaksi
