Mararam-NTB, Barometer99mcom– Tekanan publik terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat terus memuncak. Komando Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK NTB) kembali turun ke jalan dalam aksi jilid III yang mereka sebut Jum’at Jihad, mendesak Kejati segera menuntaskan kasus dugaan korupsi berjamaah dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB yang dinilai berjalan lamban.
Aksi yang digelar di depan Kantor Kejati NTB, Jalan Langko, Kota Mataram, Jumat (22/8/2025), menjadi sorotan tajam karena menyebut keterlibatan aktor besar di balik dugaan korupsi miliaran rupiah tersebut. KOMPAK NTB menuding, lambannya penanganan kasus ini membuka ruang spekulasi adanya intervensi politik.
“Kasus ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Uang rakyat dirampok berjamaah, lalu dikembalikan diam-diam tanpa proses hukum yang jelas. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, ini tindak pidana korupsi. Kejati harus segera naikkan status ke penyidikan dan tetapkan tersangka, termasuk memanggil Gubernur yang kami duga sebagai otak intelektualnya,” tegas koordinator KOMPAK NTB dalam orasi.
Kasus dugaan korupsi dana Pokir DPRD NTB ini mencuat setelah sejumlah anggota dewan diketahui mengembalikan dana yang mereka terima secara tidak sah. Meski demikian, Kejati NTB hingga kini masih berada di tahap penyelidikan. Data terbaru menyebutkan, 28 anggota DPRD NTB telah diperiksa.
KOMPAK NTB menilai langkah tersebut belum cukup. Pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana, dan penegak hukum disebut wajib menetapkan tersangka.
tuduhan adanya intervensi politik dan isu pertemuan antara Kejati dan petinggi partai, Humas Kejati NTB, Efrien, membantah keras.
“Isu itu tidak benar. Pemeriksaan terus berjalan. Minggu lalu kami periksa 20 anggota dewan, minggu ini 8 orang lagi. Semua transparan, bisa dicek di media. Kami berkomitmen membawa kasus ini ke tahap selanjutnya, namun butuh proses karena keterbatasan personel penyidik,” ungkapnya.
Efrien menambahkan, Kejati NTB akan memeriksa semua pihak tanpa pandang bulu. “Siapapun yang terlibat, pasti kami mintai keterangan. Kami minta publik bersabar dan mendukung kami, karena kami tidak akan menghentikan kasus ini,” tegasnya.
Meski mendapat penjelasan, KOMPAK NTB memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, gelombang aksi akan diperluas ke tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar perjuangan hukum, ini perjuangan menyelamatkan uang rakyat NTB. Jangan coba-coba main mata dengan kasus ini,” tutup koordinator aksi.
Kasus dugaan korupsi Pokir DPRD NTB kini menjadi ujian integritas penegakan hukum di daerah. Publik menanti, apakah Kejati NTB mampu membuktikan komitmennya, atau kasus ini akan menjadi catatan hitam baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (Af)
