Kota Sorong, Papua Barat Daya Barometer99.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah melalui digitalisasi, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Melalui forum Rapat Koordinasi yang diadakan di Aston Sorong Hotel dan Conference Center, Pemerintah Provinsi bersama Kemenko Polhukam RI menyusun langkah-langkah taktis untuk memastikan seluruh masyarakat Papua Barat Daya segera menikmati akses internet yang adil dan merata.
Acara ini diprakarsai oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, dengan mengusung tema: “Peningkatan Konektivitas Internet Guna Pemerataan Akses Digital di Papua Barat Daya.” Pertemuan ini menyatukan berbagai pihak, mulai dari perwakilan kementerian, pemerintah daerah, hingga operator telekomunikasi nasional.
Menurut Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., pemerataan konektivitas digital di provinsi baru ini merupakan langkah penting untuk memutus kesenjangan akses informasi dan pelayanan publik antara kota dan pedalaman.
“Wilayah kami masih menghadapi kendala jaringan di banyak tempat, termasuk gunung, pulau-pulau kecil, dan perkampungan terpencil. Ini berdampak besar terhadap pendidikan, kesehatan, serta perekonomian warga,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur fisik jaringan, tapi juga mendorong edukasi dan literasi digital. Tujuannya agar masyarakat Papua Barat Daya tak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku dalam ekonomi digital.
Program “Internet Masuk Kampung” untuk menjangkau daerah 3T;
Penguatan sinergi antarinstansi dan operator;
Penyusunan peta jalan pemerataan infrastruktur dan edukasi digital;
Kebijakan khusus keamanan digital sebagai perlindungan masyarakat.
Dengan adanya forum ini, Papua Barat Daya menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital tidak hanya milik kota besar, tetapi juga hak semua warga negara, dari pesisir hingga gunung, dari pusat hingga pelosok.
Upaya ini sesuai dengan arahan regulasi nasional dan komitmen Presiden RI untuk pemerataan pembangunan berbasis digital di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah baru seperti Papua Barat Daya.
(TK)
