Kota Sorong PBD (18 Agustus 2025), Barometer99.com – Dalam rangka mewujudkan visi “Papua Sehat” dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pemantapan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2025, yang bertempat di hotel Rylich panorama jln samratulangi kelurahan klasur distrik Sorong kota provinsi Papua Barat daya, Senin (18/8/25).
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Agustus 2025, dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan pelaksanaan program gizi berjalan efektif dan terukur.
Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat dinas kesehatan provinsi, perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten/kota, serta kader gizi dari puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Turut hadir narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan internal Dinas Kesehatan Provinsi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Naomi Netty Howai, S.KM., M.Kes, menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan perbaikan gizi, khususnya dalam menurunkan angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis.
“Kita tidak bisa hanya bicara nilai dan data, lalu kenyataannya di lapangan tidak sesuai. Ini butuh komitmen dan aksi nyata. Stunting bukan hanya soal ukuran badan, ini soal kualitas SDM masa depan,” tegasnya.
Dijelaskan, angka stunting di Papua Barat Daya masih tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, Papua Barat Daya tercatat sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pilot project implementasi program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang telah diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya pada 17 Agustus 2025 sebagai program prioritas gubernur periode 2025–2045.
Program tersebut mencakup distribusi makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, bayi, balita, dan ibu menyusui di 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Setiap kabupaten ditunjuk untuk mengelola 22 puskesmas sebagai titik fokus kegiatan. Dana bantuan disalurkan secara bertahap melalui rekening resmi dinas kesehatan kabupaten/kota agar transparansi dan akuntabilitas dapat dijaga dengan baik.
“Jangan ada dusta di antara kita. Dana dari kas daerah tidak ditahan di provinsi, langsung disalurkan ke kabupaten/kota. Kita ingin pastikan makanan tambahan sampai ke yang berhak dan bisa dievaluasi hasilnya,” ujar Dr. Naomi dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa makanan bergizi bukan hanya soal isi perut, tetapi menyangkut masa depan anak-anak Papua. Program ini bukan kegiatan sesaat, melainkan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia Papua sejak dini.
Lebih lanjut, Dr. Naomi menyampaikan bahwa kegiatan Monev ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, efektivitas pelaksanaannya, serta identifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar berdampak positif terhadap status gizi masyarakat.
Kegiatan ini juga mengacu pada amanat regulasi nasional, khususnya pasal 40, 41, dan 63 dalam kebijakan kesehatan, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak dan ibu atas gizi optimal sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan, termasuk perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu.
Sesi diskusi dan workshop dalam kegiatan ini melibatkan perumusan rencana tindak lanjut yang akan menjadi panduan teknis pelaksanaan program di lapangan. Penekanan diberikan pada penguatan data, pelatihan kader gizi, serta penerapan teknologi informasi dalam memantau status gizi anak secara berkala.
Dr. Naomi juga menekankan pentingnya kontinuitas dan komitmen lintas sektor, termasuk peran aktif tokoh masyarakat, kepala kampung, dan para pemimpin lokal dalam menyukseskan program ini.
“Kita sedang membangun generasi Papua yang lebih hebat dari kita sekarang. Kalau hari ini kita gagal menyiapkan makanan yang bergizi, lingkungan yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang tepat, maka 2045 itu tinggal angan-angan,” pungkasnya.
Dengan kegiatan ini, diharapkan Provinsi Papua Barat Daya mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, meningkatkan status gizi masyarakat, serta memperkuat pondasi menuju generasi Papua yang sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung agenda nasional pembangunan manusia Indonesia, selaras dengan arah kebijakan Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
(Timo)
