Dompu-NTB- Barometer99.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, GG, diduga menerima aliran dana sebesar Rp160 juta dari seorang kontraktor lokal terkait proyek pemerintah. Dugaan tersebut memicu aksi unjuk rasa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang mendesak Bupati Dompu untuk segera melakukan audit terhadap GG .
Aksi demonstrasi digelar di halaman Kantor Pemda Dompu, Rabu, 16 Juni 2025. Massa menuntut penegakan hukum dan transparansi atas dugaan penyalahgunaan jabatan yang menyeret nama pejabat eselon satu itu.
Koordinator aksi ARM, Surio Sulistio, menyebut bahwa dana tersebut ditransfer oleh kontraktor berinisial BG kepada RS, yang merupakan sopir pribadi sekaligus adik ipar Sekda GG. Transfer pertama senilai Rp50 juta terjadi pada 3 Februari 2024, disusul transfer kedua sebesar Rp110 juta sehari kemudian.
“Kami memiliki bukti kuat berupa bukti transfer dan percakapan antara RS dan kontraktor. Dalam percakapan itu, RS menyatakan bahwa tindakannya atas perintah langsung Pak Sekda,” ujar Surio dalam orasinya.
ARM juga menyerukan tiga tuntutan utama: pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sekda GG, pemecatan tidak hormat jika terbukti bersalah, serta pengusutan tuntas kasus dugaan gratifikasi oleh aparat penegak hukum.
Aksi berlangsung damai di bawah pengamanan aparat Polres Dompu dan Satpol PP. Namun masa aksi menegaskan tekanan narasi protes mereka terhadap praktik yang dianggap mencederai tata kelola pemerintahan.
“Jangan biarkan birokrasi dikuasai mafia proyek. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Surio.
Sekda Dompu Bantah Terima Mahar Proyek
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan (GG), akhirnya angkat suara terkait dugaan penerimaan dana sebesar Rp160 juta dari seorang kontraktor lokal yang memicu aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM). Dalam klarifikasinya, GG membantah seluruh tuduhan dan menyatakan dirinya siap diaudit.
“Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama. Memang benar, RS adalah adik ipar saya. Tapi perlu saya tegaskan, ia sudah menghilang sebelum Pemilu Legislatif dan sejak itu tidak lagi berstatus sebagai sopir pribadi saya,” kata GG saat dikonfirmasi oleh media melalui telepon, Senin (4/8).
GG menjelaskan bahwa uang tersebut bukan berasal dari kontraktor proyek, melainkan dari mantan anak buahnya semasa masih menjabat di Dinas Kesehatan. “Yang bersangkutan bukan pemborong, dan sejauh ini tidak pernah melakukan konfirmasi langsung kepada saya apakah benar uang itu saya yang minta,” ujarnya.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal apabila seseorang mentransfer uang sebesar itu tanpa memastikan terlebih dahulu kebenaran perintahnya. Apalagi, dana tersebut ditransfer ke rekening RS, bukan ke rekening pribadinya.
“Sebagian dana, sebesar Rp50 juta, sudah dikembalikan kepada pihak pemberi melalui kakak atau orang tua RS. Sisanya akan dikembalikan setelah RS menjual tanah miliknya,” jelas GG.
Sekda GG menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai transaksi tersebut maupun proyek yang dikaitkan. “Saya merasa ini terlalu dipaksakan untuk dikaitkan dengan saya. Padahal saya benar-benar tidak tahu-menahu, dan sama sekali tidak ada aliran dana ke rekening saya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan kelompok ARM yang menggelar aksi. “Saya juga tidak tahu ARM yang mana yang dimaksud. Tapi saya menghargai proses hukum. Saya sangat siap diaudit. Justru lebih bagus agar tidak muncul fitnah yang bisa merusak nama baik saya,” tambahnya.
Sebelumnya, ARM menuding Sekda GG menerima gratifikasi proyek melalui RS, adik ipar sekaligus sopir pribadinya, dengan bukti transfer masing-masing masuk ke rekening RS sebesar Rp50 juta dan Rp110 juta. (Red)
