Kota Sorong Papua Barat Daya, Barometer99.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggencarkan upaya peningkatan daya saing produk lokal melalui implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam acara sosialisasi di Hotel Belagri, Kamis (31/7/2025).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Asisten Ekbang Setda PBD, Jhony Way, S.Hut., M.SI dan turut dihadiri oleh Kadis Koperasi dan UMKM, Suardi,S.STP serta para pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Jhony Way menekankan bahwa SNI bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan tolak ukur kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.
“Kita tidak bisa lagi menutup mata. Barang tanpa SNI sangat berisiko. Contoh helm, makanan, hingga beton – jika tidak standar, bukan hanya kualitasnya diragukan, tapi juga bisa membahayakan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan nasional, minimal 30% dari belanja APBD harus menggunakan produk dalam negeri. Artinya, pemerintah daerah wajib memastikan produk lokal memenuhi standar agar bisa masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kadis Koperasi dan UMKM PBD, Suardi, menambahkan bahwa pihaknya kini aktif menjalin komunikasi dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) untuk membantu UMKM lokal yang ingin mengurus sertifikasi.
“Kita paham pelaku usaha belum banyak yang tahu soal proses ini. Makanya pemerintah hadir sebagai penghubung. Kita dampingi dari awal – dari surat menyurat, uji mutu, sampai siap disertifikasi,” ujarnya.
Namun demikian, salah satu kendala besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah minimnya data valid mengenai jumlah dan jenis UMKM di wilayah Papua Barat Daya. Banyak dinas di kabupaten/kota belum memberikan data yang dibutuhkan.
“Kami ini masih provinsi baru. Pendataan masih jadi tantangan utama. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa menyusun strategi yang tepat. Kita butuh dukungan semua pihak,” tegas Jhony.
Meski begitu, semangat pemerintah tidak surut. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari program jangka panjang penguatan ekosistem UMKM berbasis kualitas dan standar nasional.
Dengan keberpihakan nyata dari pemerintah dan dukungan dari lembaga teknis, UMKM Papua Barat Daya diyakini mampu naik kelas dan menembus pasar nasional dengan produk-produk yang aman, berkualitas, dan bersertifikat SNI.
(LK)
