Gubernur Elisa Kambu Buka Konferda I KAPP: Tonggak Ekonomi Adat Papua Barat Daya

Kota Sorong, 31 Juli 2025 Barometer99.com Sebuah tonggak sejarah baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat resmi dimulai. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang digelar di Ballroom The Luxio Hotel, Sorong, Kamis (31/7).

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari pengusaha adat, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi pemerintah. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa Konferda ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Barat Daya yang adil, mandiri, dan berakar pada adat istiadat lokal.

“Papua Barat Daya adalah tanah yang diberkati—tanah adat, tanah leluhur, tanah yang menyimpan begitu banyak potensi. Namun potensi itu tak berarti jika tidak ada keberpihakan terhadap orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan ekonomi,” tegas Gubernur Kambu.

BACA JUGA :  46,6 Kg Sabu Dan 4.000 Pil Koplo Berhasil di Amankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya

Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa KAPP merupakan wajah baru pengusaha Papua yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, namun juga menjaga nilai-nilai budaya, menjembatani kepentingan antara adat dan negara, serta menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

Dalam orasi kebangsaannya, Elisa Kambu menyerukan perlunya reformasi struktur ekonomi yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, sudah saatnya ruang-ruang ekonomi tidak lagi hanya dikuasai oleh pihak luar. Orang asli Papua harus berdiri sebagai pemilik sah, penggerak, dan pengelola hasil bumi mereka sendiri.

“Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal keadilan historis. Kita harus pastikan pengusaha Papua berdaya, profesional, dan berintegritas. KAPP tidak boleh berhenti di forum ini saja, tapi harus menjadi penggerak pelatihan, jaringan usaha, hingga ekspansi pasar nasional dan global,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara KAPP dan pemerintah daerah. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah berkomitmen untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam ekosistem ekonomi lokal.

BACA JUGA :  Babinsa Nogosari Bersama PAYB Bahu Membahu Bangun Rumah

Berbagai langkah konkret dirancang, seperti:

Penyusunan regulasi daerah yang memperkuat keberadaan KAPP sebagai mitra strategis pemerintah;

Afirmasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pengusaha adat;

Kemitraan dengan BUMN dan swasta nasional untuk membuka akses partisipasi OAP dalam rantai ekonomi;

Dan yang paling penting, menjadikan KAPP sebagai penyambung aspirasi ekonomi rakyat adat dalam kebijakan pembangunan.

“Pembangunan sejati bukan hanya infrastruktur. Kita sedang membangun peradaban baru yang lahir dari akar budaya, dipimpin oleh anak-anak adat itu sendiri,” kata Elisa Kambu dengan penuh semangat.

Mengakhiri sambutan Gubernur PBD, dengan penuh harapan dan semangat kolektif. Elisa Kambu menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Barat Daya hanya akan terwujud jika pengusaha adat diberi ruang dan kepercayaan untuk memimpin perekonomian daerah.

BACA JUGA :  Sertu Widodo Punya Cara Tersendiri Dalam Menerapkan Prokes Di Wilayah Binaan

Ia mengajak seluruh peserta Konferda untuk menjadikan forum ini sebagai awal dari kebangkitan ekonomi adat Papua Barat Daya, dan sebagai simbol tekad bersama untuk menenun masa depan yang berdaulat dan bermartabat.

“Jangan pernah meremehkan potensi pengusaha Papua. Di balik tantangan, ada daya juang. Di balik keterbatasan, ada kreativitas. Dan di balik adat, ada kekuatan besar,” pungkasnya.

Sambutan inspiratif itu ditutup dengan pantun khas Papua Barat Daya yang menggambarkan semangat kerja sama antara adat dan pembangunan:

Tanah luas hutan terbentang,

Laut biru lumbung harapan.

Mari pengusaha adat kita menenun terang,

Untuk Papua Barat Daya yang penuh masa depan.

Konferda I KAPP Papua Barat Daya ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi ekonomi adat, memperkuat kemandirian pengusaha Papua, serta memastikan bahwa pembangunan Papua bukan hanya terjadi di atas tanah, tetapi juga melibatkan pemilik tanah dalam setiap prosesnya.

(Timo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *