Maybrat, Barmeter99.com — Aksi pemalangan jalan poros utama di depan Rumah Sakit Pratama Maybrat, Kampung Sonere, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, terjadi pada Senin (28/7). Aksi ini dilakukan oleh warga pemilik hak ulayat sebagai bentuk protes terhadap belum selesainya proses penyelesaian hak atas lahan pembangunan rumah sakit tersebut.
Aksi spontanitas warga itu sempat membuat arus lalu lintas terganggu dan memancing perhatian publik. Warga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Maybrat segera menindaklanjuti janji penyelesaian hak atas tanah adat yang menjadi lokasi berdirinya RS Pratama.
Menanggapi situasi ini, aparat Polres Maybrat bergerak cepat. Dipimpin langsung oleh Piket Pawas Polres Ipda Hein Fransiskus Xaverius Mayor, S.H., bersama anggota piket fungsi dan personel Polsek setempat, pihak kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan memastikan situasi tetap terkendali.
Tak lama berselang, Tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat turut hadir ke lokasi untuk melakukan mediasi. Tim tersebut dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot, SP. M.Si, bersama Kepala Dinas terkait dan Kepala Distrik Aifat. Proses dialog dengan warga berlangsung secara terbuka dan humanis.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyatakan kesediaannya untuk membuka kembali jalan yang dipalang, dengan satu syarat: Bupati Kabupaten Maybrat diminta hadir langsung pada Rabu, 30 Juli 2025, untuk menindaklanjuti dan memberikan solusi atas tuntutan hak ulayat mereka.
“Langkah ini diambil sebagai bentuk itikad baik kami untuk menjaga situasi tetap damai, tapi hak kami atas tanah adat harus dihargai dan diselesaikan secara adil,” ujar salah satu perwakilan warga.
Situasi di lokasi berhasil dikendalikan dengan baik, dan arus lalu lintas kembali normal. Kapolres Maybrat melalui Piket Pawas menyatakan bahwa Polres akan terus mendampingi proses penyelesaian masalah ini secara damai dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Maybrat.
“Pendekatan humanis dan dialog terbuka menjadi kunci keberhasilan penanganan ini. Kami mendukung penuh upaya mediasi untuk menghindari konflik yang lebih luas,” ujar Ipda Hein.
Pihak kepolisian dan Pemerintah Daerah sepakat untuk terus membangun komunikasi yang intensif dengan warga dalam menyelesaikan sengketa lahan, agar pembangunan di Kabupaten Maybrat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
(Tim/Red)
