SIARAN PERS NO. 162/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2025
Polkam, Bekasi Barometer99.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi guna membahas perkembangan isu menonjol terkait keamanan dan pembangunan infrastruktur pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Irwansyah, Asdep Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara menekankan pentingnya sinergi antar instansi Kementerian/Lembaga dalam menghadapi berbagai isu menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan IKN, seperti sengketa lahan, prostitusi terselubung, pencurian, dan peredaran narkoba.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Pemerintah terus berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong minat investor baik domestik maupun internasional untuk berinvestasi, guna mempercepat transformasi IKN menjadi ibu kota yang berdaya saing tinggi.
Salah satu fokus pembahasan rapat pada hari ini adalah berkaitan dengan penguatan sistem keamanan di IKN, dimana pengembangan Nusantara Command Center (NCC) diharapkan mampu menjadi wadah pusat kendali informasi dan komunikasi terpadu yang modern. NCC merupakan pusat kendali terpadu berbasis teknologi yang memanfaatkan sistem pemantauan melalui kamera CCTV, sensor, drone, serta integrasi big data dan kecerdasan buatan. Fungsi NCC mencakup pengawasan keamanan, penanganan keadaan darurat, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof. Ali Berawi menyampaikan bahwa NCC telah melakukan ujicoba pemanfaatan pada peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024. Guna mendukung optimilisasi kerja, NCC akan dipindahkan ke Gedung Utama Kantor OIKN mulai Juli 2025. NCC diproyeksikan sebagai komponen kunci dalam konsep smart city Nusantara.
Sementara itu, Polri juga menyampaikan kesiapan dalam mendukung pemindahan IKN dengan mengalokasikan total 1.667 personel yang terbagi atas 700 personel untuk Kantor Pusat Polri dan 967 personel untuk sistem pendukung, termasuk Polresta, Polsek, dan Command Center. Kebutuhan fasilitas perkantoran dan hunian bagi anggota Polri tengah disiapkan, dengan lokasi pembangunan utama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Di samping itu, kerja sama internasional turut memperkuat transformasi digital di IKN. Pemerintah Indonesia telah menerima hibah senilai USD 7,6 juta dari konsorsium perusahaan teknologi Amerika Serikat, serta hibah dari pemerintah Korea Selatan senilai KRW 9,9 miliar untuk mendukung pengembangan Smart City Cooperation Center dan Nusantara Technology and Knowledge (T&K) Hub.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemerintah optimistis bahwa IKN akan berkembang menjadi kota cerdas yang aman, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan visi “A Global City for All”.
Kemenko Polkam akan terus bersinergi bersama Polri, OIKN dan Kementerian/Lembaga terkait dalam mengawal program kebijakan desain sistem keamanan IKN sehingga mampu memberikan early warning system terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan muncul di kemudian hari. Kemenko Polkam juga mendorong penguatan operasional Satgas Mahakam Nusantara II guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah pembangunan IKN.
(Ril/Red)
