Sorong, Papua Barat Daya Barometer99.com – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menjadi saksi langsung betapa banyaknya persoalan yang menghimpit daerah baru ini. Bertempat di Hotel Aston, Kota Sorong, Jumat (4/7/2025), pertemuan antara DPR RI dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh wilayah PBD menjadi forum strategis menyuarakan kegelisahan rakyat Papua.
Dari keluhan soal pulau-pulau yang dikuasai oleh provinsi tetangga, hingga kegagalan masyarakat Raja Ampat menikmati hasil kekayaan laut dan pariwisata, aspirasi yang disampaikan mengungkap potret nyata ketimpangan di wilayah timur Indonesia.
“Kami ini hanya lihat wisatawan datang dan pergi. Tapi masyarakat asli tidak pernah merasakan hasilnya. Pulau kami bahkan hilang karena dicaplok. Kami butuh negara hadir,” tegas salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat di hadapan Ketua Komisi II.
Isu perbatasan administratif juga mengemuka, terutama di wilayah Tambrauw dan Manokwari. Wakil dari Pemda Tambrauw menyampaikan bahwa sejak lahirnya UU No. 56 Tahun 2008, konflik wilayah tak kunjung selesai dan merugikan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan pantai utara pun belum optimal, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menambahkan bahwa konflik wilayah dan ketidakpastian kebijakan pusat membuat pembangunan mandek. Ia meminta agar Komisi II DPR RI memfasilitasi pertemuan langsung seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, agar suara dari Papua benar-benar didengar oleh pusat kekuasaan.
Dalam tanggapannya, Dr. Rifqinizami menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah legislasi untuk mengakomodasi persoalan daerah dalam RUU tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah. “Kami ingin Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal dari Senayan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tentang peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk wilayah Papua yang telah naik signifikan dan akan kembali ditingkatkan. “Dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang. Tapi bukan hanya soal angka, yang penting adalah keadilan distribusi,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan semangat kolaboratif dan ajakan Ketua Komisi II agar seluruh kepala daerah di PBD bersatu dalam menyusun dokumen resmi yang akan dibawa ke Senayan. “Ini bukan hanya soal Sorong, ini soal martabat Papua. Mari kita berjuang bersama,” tutupnya.
(Timo)
