Mataram-NTB- Barometer99.com- Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Bima dan Kota Bima, Jum’at (4/7/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Rapat berlangsung di Ruang Komisi V DPRD NTB dan diterima langsung oleh anggota Komisi V, H. Didi Sumardi, dan H. Nurdin Marjuni.
Dalam kesempatan itu, perwakilan MKKS SLB menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pendidik, serta ketidakjelasan status operasional salah satu SLB di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dikbud NTB menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menilai kelayakan dan keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di SLB di Kabupaten dan Kota Bima. Saat ini, terdapat 18 SLB yang aktif dan rutin melaporkan kegiatan pendidikan mereka, sementara satu SLB lainnya masih menunggu hasil asesmen untuk penentuan status keaktifannya.
Dikbud NTB juga menyampaikan bahwa mereka telah menyusun roadmap pengembangan SLB se-NTB. Peta jalan tersebut diharapkan menjadi panduan bersama dalam memperkuat kolaborasi antar SLB guna meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Upaya ini sejalan dengan komitmen Presiden RI dan Gubernur NTB dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan inklusif.
Komisi V DPRD NTB menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Komisi juga mendorong Dinas Pendidikan untuk terus mengevaluasi kebijakan dan memperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus di seluruh wilayah NTB. (Red)
