Berita  

Kasus Korupsi di Bima, Mantan Direktur RSUD dan Kades Ditetapkan Tersangka?

Bima-NTB, Barometer99.com- Dua kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Bima, yakni pengadaan lauk pauk pasien di RSUD Sondosia dan Dana Desa (ADD) di Pemerintah Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini belum menemukan titik terang. Meski empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa tahun lalu, proses hukumnya masih mandek dan belum dilimpahkan ke pengadilan.

Kedua kasus ini sempat Bolak-balik antara penyidik Polres Bima dan Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Bima karena belum lengkapnya berkas perkara (P-19).

Kasi Pidsus Kejari Bima, Catur Hidayat, mengonfirmasi bahwa berkas kedua perkara telah dikembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi.

BACA JUGA :  Hadapi Pilkada Serentak Kapolres Lakukan Apel Gelar Pasukan

“Kami sudah kembalikan berkasnya (ke penyidik Polres Bima). Mungkin masih dipenuhi petunjuknya,” kata Catur Selasa, 2 Juli 2025.

Dalam kasus ADD Desa Sanolo, dua tersangka ditetapkan, mantan Kepala Desa Mahfud Hasan dan mantan Kaur/operator Firdaus. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp385 juta.

Sementara itu, kasus korupsi pengadaan lauk pauk pasien di RSUD Sondosia Bima menjerat dua tersangka, mantan Direktur RSUD dr Yulian dan mantan Bendahara Mahfud. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp431 juta.

BACA JUGA :  Polsek Kawasan Mandalika Lakukan Razia Cipta Kondisi Menjelang MotoGP 2022

Kapolres Bima melalui penyidik tipikor, mengakui bahwa pihaknya masih dalam proses melengkapi petunjuk jaksa untuk kasus RSUD Sondosia.

“Ini petunjuk yang ketiga kalinya dari Kejari Bima. Segera setelah P-19 dipenuhi, berkas perkara dikirim kembali ke Kejari,” jelasnya.

Untuk kasus ADD Sanolo, lanjut Abdul Malik, penyidik masih menunggu hasil cek fisik oleh ahli konstruksi dari Dinas PUPR Kota Bima.

BACA JUGA :  TMMD ke-113 Ponorogo Sentuh Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat

“Setelah hasil keluar, baru dilakukan pemeriksaan terhadap ahlinya,” tandasnya.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera menuntaskan proses penyidikan demi kepastian hukum dan keadilan. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *