Mataram-NTB- Barometer99.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut sejak tahun 2011.
Namun, pencapaian itu tidak serta-merta membuat semua pihak puas. Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah atau yang akrab disapa Bang Maman, menyampaikan catatan kritis di balik torehan prestasi tersebut.
“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan opini WTP. Tapi jangan sampai ini membuat kita terlena. WTP bukan puncak prestasi, ini baru awal dari kewajiban yang lebih berat,” ujar politisi PAN itu usai sidang paripurna DPRD NTB, Kamis, 19 Juni 2025.
Menurut Bang Maman, keberhasilan meraih WTP adalah buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti secara serius, terutama terkait pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
“Piagam boleh banyak, tapi kalau pendapatan daerah masih bocor, itu jadi PR besar. Jangan sampai masalah ini berulang tiap tahun,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa opini WTP seharusnya tidak dijadikan tameng dari kritik publik. Menurutnya, keberhasilan administratif harus diimbangi dengan pelaksanaan tata kelola yang berorientasi pada substansi, bukan sekadar memenuhi prosedur.
“Kita ini bukan sekadar mengejar piagam. Yang kita kejar adalah rasa keadilan rakyat, manfaat nyata dari pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bang Maman memastikan DPRD NTB akan terus mengawal hasil audit BPK agar tidak menjadi formalitas tahunan semata, melainkan mendorong perubahan sistemik dalam manajemen keuangan daerah.
“Prestasi oke, tapi jangan sampai menutupi lubang. Kami di DPRD akan tetap mengawasi dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara nyata,” pungkasnya. (S/Eby).
