Bima-NTB, Barometer99.com- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Saifullah menegaskan bahwa program “Selasa Menyapa” yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih, Ady Mahyudi dan Irfan, merupakan program prioritas yang wajib ditunaikan selama masa jabatan 2024–2029.
Menurut pria yang biasa akrab disapa Sufi, program tersebut merupakan janji politik yang menjadi bagian dari visi dan misi pasangan Kepala Daerah terpilih, sekaligus menjadi dasar utama kepercayaan masyarakat saat Pilkada lalu.
“Program Selasa Menyapa adalah janji Kepala Daerah terpilih saat Pilkada. Janji itu wajib direalisasikan. Bila tidak, maka Kepala Daerah bisa dianggap melanggar komitmen terhadap rakyat,” urai Sufi, Rabu, (4/6/2025).
Sufi yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang, menyampaikan bahwa salah satu alasan utama masyarakat Kabupaten Bima menjatuhkan pilihan kepada pasangan Ady-Irfan adalah karena daya tarik program tersebut.
“Program ini menjadi tameng utama dalam meraih kemenangan Pilkada. Sama halnya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden Prabowo program yang menarik hati rakyat dan menjadi faktor penentu pilihan mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut ditegaskan, Sufi menilai bahwa perdebatan terhadap program ini seharusnya bukan terletak pada substansi atau kontennya, melainkan pada pelaksanaan dan efektivitas implementasinya.
“Jika ada yang perlu dipertanyakan, maka itu adalah apakah program ini dijalankan dengan baik atau tidak bukan konten programnya. Kita harus membangun tradisi kritik berbasis kepentingan publik, bukan kepentingan politik. Hanya dengan begitu ruang pembelajaran publik bisa tercipta,” paparnya.
Sufi menyayangkan masih adanya Pihak-pihak yang mempersoalkan program Selasa Menyapa setelah kepala daerah resmi dilantik dan mulai bekerja.
“Kalau masih ada yang memperdebatkan program ini, saya pikir mereka tidak memahami tata kelola bernegara. Bahkan bisa jadi mereka sedang terjebak dalam upaya penyesatan opini publik yang tidak produktif untuk pembangunan daerah,” ujar Sufi dengan nada tegas.
Ia pun mempertanyakan mengapa program tersebut tidak dipermasalahkan saat masa kampanye Pilkada, yang justru merupakan momen paling tepat untuk mendebatkan visi dan misi calon pemimpin.
“Waktu yang tepat untuk mempertanyakan program ini adalah saat kampanye kemarin, bukan sekarang saat program mulai dijalankan,” pungkasnya. (*).
