Jakarta, Barometer99.com – Rencana pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada masyarakat untuk periode Juni dan Juli 2025 dipastikan batal direalisasikan. Wacana yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu kini menuai sorotan, termasuk dugaan adanya motif politik di baliknya.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan tersebut sarat muatan politik, terutama berkaitan dengan dinamika internal Partai Golkar. Ia menyebut hubungan antara Airlangga, sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, dan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar saat ini sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turut memengaruhi dinamika kebijakan tersebut.
“Kalau dari kacamata politik, ada kaitannya dengan urusan Ketum dan mantan Ketum Golkar. Presiden Prabowo masih melihat koordinasi antarmenteri belum selesai,” ujar Iwan kepada Media Indonesia, Rabu (4/6)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membenarkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan wacana kebijakan tersebut. Ia menyatakan keputusan pemberian atau pembatalan diskon tarif listrik sepenuhnya berada di tangan kementerian yang menyampaikannya, sembari menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian.
Sebelumnya, Airlangga mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA, yang semestinya mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, pernyataan itu kemudian diralat, dengan alasan masih diperlukan kajian lebih lanjut.
Dengan dibatalkannya program ini, masyarakat dipastikan tidak akan menerima diskon tarif listrik pada bulan Juni dan Juli sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.
(Ril/Red)
