Baromrter99, Mataram-NTB- Tepat 100 hari memimpin Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Tidak hanya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun juga dari kalangan masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga akademisi yang mempertanyakan arah dan kecepatan kinerja pemerintahan baru ini.
100 hari pertama yang seharusnya menjadi momentum kepercayaan publik justru dibayangi oleh penurunan ekonomi dan kinerja fiskal yang stagnan.
Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyoroti penurunan signifikan ekonomi NTB pada awal tahun ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Triwulan I 2025, ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 1,47% secara tahunan (year-on-year) dan 2,32% secara kuartalan.
Kemerosotan ini disebabkan oleh stagnasi ekspor sektor pertambangan dan belum optimalnya pengelolaan anggaran daerah.
Kemendagri, Tito Karnavian pun dalam postingan yang beredar di medsos terdengar bingung dengan penurunan ekonomi yang dialami NTB.
“NTB kenapa pertumbuhan ekonominya bisa minus 1,47 persen, pada hal cuma dua pulau utama tuh. Ini bisa menjadi PR bagi Lalu Muhammad Iqbal untuk mencari tau kenapa bisa minus 1,47 persen,” ujar Tito dikutip di media Siar Post, Selasa, 27/5/2025.
Sektor tambang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi NTB, mengalami kelesuan sejak November 2024. Akibatnya, kontribusi sektor ini terhadap PDRB NTB yang sebelumnya mencapai lebih dari 20%, kini justru menjadi beban dalam struktur ekonomi.
Tak kalah serius, Kemendagri juga menyoroti lambannya realisasi anggaran pemerintah daerah, yang hingga April 2025 masih menyisakan dana mengendap sebesar Rp5,63 triliun – terdiri dari Rp3,11 triliun dari APBD dan Rp2,52 triliun dari pusat.
Seretnya penyerapan ini memperlambat perputaran uang di masyarakat dan memicu tekanan daya beli warga.
Di sisi lain, publik juga mulai bersuara. Sejumlah pengamat kebijakan dan aktivis masyarakat sipil menilai belum terlihat arah jelas kebijakan pembangunan di masa transisi kepemimpinan ini.
Di media sosial, tagar #100HariNTB dan #IqbalBukti Nyata sempat menjadi perbincangan, menunjukkan keresahan warga terhadap lambannya respons pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi dan sosial.
Pelaku UMKM dan sektor pariwisata juga mengeluhkan belum adanya program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan mereka, terutama di tengah lesunya kunjungan wisata dan lemahnya konsumsi domestik.
Menanggapi hal ini, Gubernur NTB menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan strategi berbasis sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) untuk mendongkrak perekonomian. Salah satu program andalan adalah Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2025 yang ditargetkan menarik wisatawan serta investor ke NTB.
Namun, Kemendagri tetap menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dan percepatan belanja daerah sebagai prioritas. Tanpa langkah konkret dan inovatif, NTB dikhawatirkan akan terus tertinggal dan gagal memaksimalkan potensi daerah yang besar.
Harapan masyarakat kini tertuju pada langkah nyata pemerintah provinsi untuk menjawab tantangan dengan cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan akar rumput. (red).
