Barometer99, Sumbawa Barat-NTB- Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa turun ke jalan dan memadati Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (15/5), dalam aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Massa aksi tidak hanya berorasi secara bergantian, tetapi juga melakukan blokade total terhadap jalur strategis yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok.

Blokade jalan yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari menyebabkan lumpuhnya arus transportasi dari dua arah.

Kendaraan-kendaraan logistik, angkutan umum, hingga kendaraan pribadi tertahan selama berjam-jam tanpa kejelasan kapan jalur akan dibuka.

Aksi ini langsung berdampak pada para pengguna jalan. Sopir travel, bus, dan truk pengangkut logistik mengeluh karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, beberapa penumpang mengalami situasi darurat.

“Saya bawa penumpang yang sedang sakit dari Bima. Sudah tertahan dua jam, ini sangat merepotkan. Harusnya ada kebijakan agar kendaraan tertentu bisa lewat,” keluh Abdul Salam, sopir travel Titian Mas.

Hal serupa juga dirasakan oleh Dede, sopir truk pengangkut telur yang sudah menempuh perjalanan jauh dari Bali.

“Saya angkut telur dari kemarin. Kalau kelamaan di jalan, bisa rusak semua. Ini kerugian besar,” katanya.

Seorang penumpang bus dari Mataram tujuan Dompu juga menyampaikan kekesalannya. “Kami ini sedang buru-buru. Kebutuhan kami di Dompu sangat penting. Sekarang sudah dua jam lebih tertahan, belum tahu kapan bisa jalan,” ujarnya dengan wajah lelah.

Sopir bus lainnya, Rony, menambahkan bahwa penumpangnya mulai gelisah. “Kami sampai di sini jam 12, sekarang sudah jam 2 lewat masih belum bisa jalan. Penumpang banyak yang marah dan kecewa,” katanya.

Tuntutan: Provinsi Pulau Sumbawa dan Cabut Moratorium

Aksi ini dipimpin oleh Aliansi Masyarakat Pulau Sumbawa yang mengusung satu tuntutan utama: pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Mereka mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar segera mencabut moratorium pemekaran wilayah yang hingga kini masih berlaku.

“Kami datang dari jauh, mengemis demi terbentuknya provinsi sendiri. Ini bukan soal membenci Lombok, tapi soal ingin mandiri dan mengelola kekayaan alam kami sendiri,” tegas Kahirul Iman, tokoh aksi asal Dompu.

Ia menekankan bahwa Pulau Sumbawa memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, terutama tambang emas yang tersebar di Dompu dan Sumbawa Barat. Namun, menurutnya, kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara adil.

“Saya siap masuk penjara untuk memperjuangkan ini. Jangan takut. Kalau kita tidak didengar, lebih baik kita lawan. Kekayaan emas yang kita miliki harusnya bisa menyejahterakan rakyat, bukan hanya segelintir orang,” ujarnya penuh semangat.

Suara dari Orator dan Massa: “Pulau Sumbawa Harus Berdiri Sendiri”

Aksi ini dihadiri orator-orator dari berbagai kabupaten, termasuk dari Bima, Dompu, Sumbawa, hingga Sumbawa Barat. Mereka menyuarakan satu hal yang sama: keinginan untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berdiri sebagai provinsi mandiri.

“Kami ingin presiden mencabut moratorium pemekaran wilayah. Pulau Sumbawa sudah sangat layak menjadi provinsi sendiri. Sudah terlalu lama kami menunggu,” tegas Becko, orator asal Sumbawa Barat.

Menurutnya, dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi akan lebih merata dan terfokus.

“Kami tidak minta yang macam-macam. Kami hanya ingin keadilan pembangunan. Biarkan kami mengurus rumah tangga kami sendiri,” tambahnya.

Hingga sore hari, jalur di sekitar Poto Tano masih belum dibuka sepenuhnya. Aparat keamanan tampak berjaga untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Sementara itu, ratusan kendaraan masih tertahan di lokasi aksi.

Aksi ini menandai eskalasi tuntutan masyarakat Pulau Sumbawa terhadap pemerintah pusat agar segera mengabulkan pembentukan provinsi baru. Meski menyebabkan gangguan serius pada mobilitas warga dan logistik, para demonstran menyatakan akan terus bergerak hingga aspirasi mereka didengar.

“Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati. Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah pusat benar-benar mendengar,” tutup Kahirul Iman. (Red).