Barometer99, Lombok Tengah-NTB- Puluhan massa dari Aliansi Kompas NTB menggelar aksi demonstrasi di depan kantor cabang PT Pertamina (Persero) Pagutan Barat, Kota Mataram, pada Senin (5/5). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah dugaan pelanggaran serius dalam distribusi bahan bakar bersubsidi, terutama jenis solar, di beberapa SPBU wilayah Lombok Tengah.
Dalam orasinya, Koordinator Umum Kompas NTB, Sadam Husein, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik penimbunan solar di SPBU yang berada tepat di depan Bandara Internasional Lombok (BIL), Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut.
“Kami mengantongi bukti video yang memperlihatkan sebuah mobil boks hitam menurunkan puluhan jeriken berisi solar di pinggir jalan,” ujar Sadam. Ia menduga, bahan bakar tersebut disalurkan secara ilegal ke berbagai pabrik, kawasan industri, dan sejumlah perusahaan pertambangan galian C di daerah tersebut.
Selain dugaan penimbunan, massa juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum karyawan di dua SPBU milik Pertamina masing-masing di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dan Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya. Konsumen yang membeli BBM menggunakan jeriken disebut dikenakan tarif tambahan antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per jeriken tanpa proses pemindaian barcode resmi.
Tak hanya itu, dalam aksi mereka, Kompas NTB juga menyiroti isu nasional mengenai dugaan pengoplosan bahan bakar Pertamax yang diklaim merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Dugaan ini menyeret anak perusahaan Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, yang dinilai berkontribusi terhadap keraguan masyarakat akan kualitas bahan bakar yang mereka konsumsi.
“Kami menuntut agar distribusi BBM dihentikan dulu sebelum adanya klarifikasi resmi dari pertamina pusat” tegas sadam.
Lebih lanjut, Sadam menuturkan adanya intimidasi terhadap salah satu anggota tim investigasi Kompas NTB saat melakukan peliputan. Anggota tersebut mengaku dikepung dan dirampas ponselnya oleh sekelompok pria yang diduga kuat merupakan preman bayaran yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Sebagai tindak lanjut tuntutan dari masa aksi, pihak PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Wilayah NTB menyepakati pembentukan tim investigasi gabungan dengan Kompas NTB. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang telah ditandatangani langsung oleh Direktur PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB. (Red).
