Barometer99, Mataram-NTB- Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Demokrat, Abdul Ra’uf, mendesak Gubernur NTB untuk segera menunjuk pejabat definitif atau pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB. Pasalnya, posisi tersebut masih kosong pasca mutasi pejabat sebelumnya.
“Kami dari Komisi II DPRD NTB meminta kepada Gubernur agar segera menunjuk pejabat definitif atau setidaknya Plt Kadis Peternakan,” ujar Abdul Ra’uf.
Abdul Ra’uf menyoroti kekosongan jabatan ini karena dinilai mengganggu pelayanan terhadap peternak, khususnya mereka yang akan mengirim sapi ke Jakarta. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 3.000 rekomendasi izin pengiriman sapi yang tertahan di Dinas Peternakan karena tidak ada pejabat yang berwenang menandatangani dokumen tersebut.
“Kalau dibiarkan, ini akan merugikan peternak, terutama di Bima dan Dompu. Mereka sedang dalam masa persiapan pengiriman sapi ke Jakarta. Waktunya sempit, sementara perjalanan ke Jakarta butuh waktu satu minggu ditambah masa penggemukan sapi selama sebulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Ra’uf mengungkapkan bahwa jalur distribusi pengiriman ternak saat ini juga terbatas. Pelabuhan di Bali sudah tidak memberikan izin lintas, sehingga peternak hanya bisa melalui Pelabuhan Gili Mas dan Jangkar.
Ia pun menekankan pentingnya penunjukan segera pejabat kepala dinas yang baru agar tidak menghambat proses administrasi. “Kemarin, Sekretaris Dinas tidak bisa menandatangani rekomendasi itu karena harus pejabat kepala dinas langsung yang tanda tangan. Kalau tertahan satu atau dua hari saja, bisa menyebabkan penumpukan sapi di pelabuhan,” tegasnya.
Tak hanya mendesak pengisian jabatan, Abdul Ra’uf juga berharap pejabat yang ditunjuk nanti tidak memperlambat proses administrasi.
“Jangan sampai pejabat baru justru mempersulit peternak. Proses rekomendasi harus cepat karena waktunya sangat terbatas,” tutupnya. (Sy*/Feb).
