MESUJI LAMPUNG, Barometer99.com – Kisruh mengenai pengelolaan anggaran advertorial (ADV) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji terus berlanjut. Pada tahun 2025, pemesanan ADV dinilai tidak transparan dan cenderung tebang pilih, di mana hanya segelintir media yang mendapatkan pesanan, terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
Minimnya keterbukaan dalam distribusi ADV memicu kekecewaan di kalangan jurnalis. Pasalnya, hanya pihak Kominfo yang mengetahui daftar media penerima ADV, sementara media lainnya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prinsip keadilan dalam pengelolaan anggaran publik.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Kominfo Mesuji, Enggar Cahyadi, serta Kepala Bidang (Kabid) Kominfo, Gallas, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan pimpinan. “Ini adalah kebijakan pimpinan,” ujar Gallas singkat.
Menanggapi hal ini, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), Udin Komarudin, meminta agar Sekretaris Kominfo menjembatani audiensi dengan Bupati Mesuji untuk mencari solusi yang lebih adil.
“Kami ingin ada transparansi. Jika ini memang kebijakan pimpinan, artinya masih ada ruang untuk evaluasi agar tidak ada kesan tebang pilih,” tegasnya.
Jurnalis lainnya, Busri, yang juga merupakan putra daerah Mesuji, turut mempertanyakan keadilan dalam distribusi ADV.
“Ada yang mendapat ADV, sementara yang lain tidak. Padahal kami sama-sama jurnalis di Mesuji. Jika memang ada anggaran untuk ADV, seharusnya dibagikan secara adil,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kominfo Mesuji belum memberikan data resmi terkait media yang telah menerima ADV. Sikap bungkam dari dinas tersebut semakin menambah tanda tanya di kalangan jurnalis mengenai transparansi anggaran yang seharusnya terbuka untuk publik.
(Edy1922)
