Barometer99, Bima-NTB- Dugaan money politik di Pilkada Serentak 2024, Kepala Dinas (Kadis) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan salah satu anggota Tim Pemenangan Yandi Rostiati dan Iqbal Dinda dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Bima.
Laporan yang dilayangkan pada Rabu, 20 November 2024 itu, melaporkan Kadis inisial ND dan anggota Timses inisial AR atas dugaan praktik money politic.
Laporan yang dilayangkan tersebut terregistrasi dengan Nomor 11/PL/PB/Kab/18.03/IX/2024.
“Dua orang yang kami laporkan, yaitu Kadis BKKBN dan anggota Tim pemenangan calon bupati bima dan wakil bupati Yandi Rostiati, calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal Dinda,” kata pelapor melalui Advokat Imam Akbar, pada Rabu 20/11/2024.
Akbar mengungkapkan, laporan yang dilayangkan disertai dengan barang bukti kuat, yakni berupa video rekaman yang berdurasi 37 detik disertai dengan foto kedua terlapor.
Akbar membeberkan kronologi awal terkait dengan dugaan praktik money politik katanya, uang sebagai pemulus untuk menangkan dua Paslon bersumber dari Kadis BKKBN ND.
Uang tersebut, diserahkan kepada anggota Tim Pemenangan Yandi Rostiati dan Iqbal Dinda Insial AR untuk operasi ke masyarakat.
Namun, langkah praktik money politic Kadis dan Timses dihalangi oleh warga Desa Rabakodo yang terjadi di Dusun Labali RT 06.
“Berhasil dihalangi, bahkan warga Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat itu,” bebernya Akbar.
Sementara itu, terkait politik uang, Advokat Arif Patikai meminta LPSK RI untuk turun Di Kabupaten Bima, karena telah terjadi penggerebekan dugaan money politik yang dilakukan Kadis BKKBN dan Timses Yandi Rostiati dan Iqbal Dinda.
Patikai mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh Ibu-ibu dengan melakukan pengawasan partisipatif terhadap rumah orang yang diduga melakukan transaksi politik uang sudah sangat tepat.
“Ibu-ibu sedang menjalankan perintah Undang-undang yang dipertegas oleh KPUD Kabupaten Bima dengan Video yang sangat masif dalam forum debat. Kampanye KPUD Kabupaten Bima tentang Politik Uang dalam debat sudah direspon sangat bagus oleh Masyarakat sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibu disalah satu di kecamatan Woha yaitu Rabakodo,” kata Arif Patikai di Jurnal Sumbawa pagi tadi.
Patikai menegaskan, dirinya meminta KPUD Kabupaten Bima memberikan hadiah atas keberanian Ibu-ibu tersebut dan juga secara resmi akan mengirim surat meminta LPSK (Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban) Republik Indonesia untuk melindungi Ibu-ibu yang telah dengan berani menghentikan dugaan terjadinya praktek politik uang.
“Negara harus hadir untuk melindungi warganya yang punya keberanian menjalankan dan menegakan Undang-undang,” tegasnya Patikai. (Red).
