Barometer99, Mataram-NTB- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pendidikan Guru Agama Islam Indonesia (AGPAII) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengadakan musyawarah wilayah dan rapat persiapan Musyawarah Nasional dengan mengusung tema “Bersatu mewujudkan GPAI yang profesional dan berkeadilan sebagai garda terdepan membangun moralitas anak bangsa”, Kamis 7 Nopember 2024 di ruang Aula SMKN 3 Mataram.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mode hybrid. Mode luring bagi pengurus DPD AGPAII se-pulau Lombok sementara mode daring bagi pengurus DPD AGPAII se-pulau sumbawa.
Hadir secara luring, Ketua Umum DPW AGPAII Bapak Sulman Haris beserta jajaran pengurus harian dari unsur ketua dan sekretaris, serta para ketua dan pengurus inti DPD AGPAII kota Mataram, KLU, dan Lombok Barat. Sedangkan hadir secara daring via Zoom Meeting yaitu seluruh ketua dan pengurus dari DPD AGPAII kabupaten/kota se-Nusa Tengara Barat.
Kegiatan tersebut dalam rangka menjaring aspirasi dari pengurus daerah terkait berbagai permaslahan dan isu yang berkembang, baik secara lokal maupun nasional.
Adapun menyangkut hal nasab dan nasib guru PAI, mulai dari keberadaan GPAI yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, kebijakan pelaksanaan PPG bagi GPAI yang sangat sulit dan tidak merata disetiap daerah NTB, tersendatnya pembayaran sertifikasi, tunjangan THR 50% dan 100% bagi guru PAI P3K di daerah NTB.
Selain itu, perbedaan perlakuan pemberian insentif/kesejahteraan GPAI yang diangkat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan serta permasalahan lain GPAI di setiap kabupaten/kota.
Berbagai permasalahan inilah menjadi agenda yang akan dibawa ke Musyawarah Nasional DPP AGPAII yang akan diselenggarakan lusa di Jakarta.
Di samping Untuk menjaring aspirasi forum Muswil, kegiatan tersebut juga sebagai ajang pernyampaian pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus pemilihan pengurus baru periode 2024-2029.
Setelah prosesi persidangan, Bapak Sulman Haris kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPW AGPAII periode 2024-2029 dan tim formatur yang akan menyempurnakan pengurus lainnya.
Dalam sambutannya, Bapak Sulman Haris, selaku Ketum mengungkapkan bahwa untuk memperjuangkan nasab dan nasib GPAI perlu dibangun kekompakan dan semangat juang dari semua GPAI mulai dari TK sampai tingkat menengah.
Menurutnya, perjuangan yang telah dilaksanakan selama ini terkait dengan berbagai permasalahan GPAI belum sepenuhnya tuntas terutama masalah yang terkait dengan kebijakan pusat seperti keberadaan GPAI di antara dua kaki, yang membedakan GPAI dengan guru-guru lainnya di bawah naungan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan, baik yang berdampak pada karir, jabatan dan kesejahteraan GPAI.
Sulman juga menegaskan bahwa dukungannya terkait dengan proyek perubahan yang digagas Dr. Muhammad Munir, ini Direktur PAI Kemenag RI tentang transformasi dan digitalisasi pengelolaan guru dan pengawas PAI di sekolah umum.
“Hal ini sangat penting karena proyek perubahan ini mencoba mendalami permasalahan guru dan pengawas PAI di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang selama ini menjadi permasalahan tata Kelola yang berdampak pada kualitas pembinaan karir, jabatan dan kesejateraan GPAI, juga menyandingklan secara histori peraturan perundang-undangan akan kewenangan pengelolaan dalam hal ini adalah kewenangan dalam pengangkatan dan pembinaan terhadap guru dan Pengawas PAI di sekolah,” pungkasnya. (Red).
