Barometer99, Mataram-NTB- Untuk menjawab tantangan zaman yang sangat kompleks, Universitas Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB membuka Fakultas Hukum dengan program studi Hukum Bisnis. Pasalnya, Hukum bisnis merupakan perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang/jasa dengan menempatkan uang dari para pengusaha dalam risiko tertentu dengan motif dari pengusaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Atas dasar itu, Prodi Hukum bisnis terbentuk atas dua sumber hukum formil dan hukum materiil. Kedua sumber hukum tersebut merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis.
Dalam hukum bisnis memiliki ruang lingkup beragam dan luas, mulai dari bidang konvensional seperti kontrak, perusahaan, surat berharga, asuransi, perpajakan, hak kekayaan intelektual hingga dengan bidang non konvensional seperti merger, akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen.
Inisiator Tim Perumus FH Prodi Hukum Bisnis UNU NTB, Dr. Habibul Umam Taqiuddin, M.H menyatakan bahwa saat ini pihaknya bersama tim sedang mengajukan ke LLDIKTI wilayah VIII untuk pembukaan FH Prodi Hukum Bisnis. Sebab prodi ini yang yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di NTB.
“Diera digital seperti sekarang, fenomena e-commerce semakin mendominasi kegiatan ekonomi. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan hukum, termasuk kejahatan dunia maya yang kian kompleks. Tentu ini juga yang menjadi dasar kami yang diberikan tugas oleh Rektorat UNU NTB untuk mengawal FH ini ,” Katanya.
Dijelaskan lebih lanjut, hajatan besar adanya FH, Prodi Hukum Bisnis ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu hukum yang terkait dengan transaksi online, perlindungan data pribadi, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan siber lainnya. Kurikulum yang disusun mencakup berbagai mata kuliah terkait hukum e-commerce, keamanan siber, serta regulasi dan kepatuhan digital.
“Kami berharap lulusan dari program studi ini tidak hanya mampu memahami peraturan dan kebijakan yang ada, tetapi juga bisa berperan aktif dalam merancang solusi dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah hukum yang timbul dalam konteks digital.” Harapnya.
Selain itu, bahwa pembukaan FH dan program studi ini merupakan bagian dari komitmen UNU NTB untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Adi/Red).
