BAROMETER 99 PALEMBANG – Kembali massa yang tergabung dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan mendatangi kantor gubernur Sumsel, Rabu (28/8/2024).
Massa Aliansi Pengguna Sungai Lalan penjabat (Pj) Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Muba untuk mundur dari jabatannya. Jika tidak segera dibuka akses jalur Sungai Lalan.
Koordinator Aksi Aliansi Pengguna Jalan Dedi Irawan mengatakan, hari ini adalah aksi yang ketiga. Kemungkinan besar akan ada aksi yang keempat.a
“Kalau pihak pemerintah provinsi Sumsel terkhusus untuk Pj. Gubernur untuk turun menemui kami untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya agar segera mengambil tindakan untuk mengangkat puing-puing jembatan sungai Lalan yang roboh,” ujarnya.
Lanjut, ia mengatakan, jika Pj Gubernur masih belum menemui kami, kami akan melakukan aksi yang keempat bahkan seterusnya sampai Pj. gubernur mau menemui kami.
“Karena ini merupakan nasib masyarakat disana. Karena mayoritas disana adalah petani. Mereka disana mengangkut sawit hasil perkebunan mereka dengan menggunakan jukung otomatis mereka harus melalui sungai yakni sungai Lalan. Sekarang mereka tidak bisa lewat karena ada puing-puing jembatan yang belum dibersihkan sampai detik ini,” tutupnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Ibrahim mengatakan pemerintah daerah hanya memperpanjang krisis ini dengan menggelar rapat demi rapat.
“Ini bukan lagi soal rapat. Kami membutuhkan aksi nyata bukan janji kosong,” ujarnya.
Ia juga menuntut agar presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, dan Menteri Investasi segera turun tangan untuk mengatasi krisis yang sudah menjadi isu nasional ini.
“Kelambanan penanganan ini telah mengancam perekonomian rakyat Sumsel dan merusak iklim investasi di Indonesia. Kami beri batas waktu. Jika tidak ada tindakan nyata untuk membuka akses jalur Sungai Lalan, kami akan menuntut Pj Gubernur dan Pj Bupati untuk mundur,” tegasnya.
Menanggapi aksi demo, Sekda Provinsi Sumsel Edward Chandra mengatakan, terima kasih atas penyampaian aspirasi. Tapi pak Pj Gubernur saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengurus persoalan ini.
“Persoalan Lalan ini telah sudah difasilitasi oleh pak Pj Gubernur, pak Kapolda dan pihak Kejaksaan yang dipimpin oleh pak Pj Gubernur,” ujarnya.
Lanjut, hari ini adalah rapat terakhir untuk menyepakati bahwasanya asosiasi sudah menyanggupi untuk menyelesaikan kerugian terutama untuk perbaikan jembatan tersebut.
“Pak Pj Gubernur sudah mengarah pihak asosiasi untuk memberikan santunan agar dituntaskan termasuk ganti rugi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat itu sudah disepakati oleh asosiasi,” katanya.
Dikatakannya, besok Pj Bupati Muba akan mengecek lokasi didampingi propinsi untuk menindaklanjuti.
“Ini butuh proses untuk puing-puing itu akan jadi prioritas untuk diangkat sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali,” ucapnya.
“Untuk dampak sosial itu sudah disepakati oleh asosiasi yang akan bertanggung jawab, termasuk untuk pembangunan jembatan itu juga menjadi tanggung jawab asosiasi,” tambahnya.
Prosesnya akan melalui Tim ahli dan tim ahli akan menghitung seluruh biaya pembangunan jembatan tersebut.
“Pembangunan juga akan dikawal oleh Kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan untuk proses hukum penyidikan itu menjadi ranah kepolisian,” tutupnya. (Fin)
