PALEMBANG – Barometer99.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H, M.S.E terus berkomitmen dalam upaya mengendalikan inflasi di Sumsel. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi di Sumsel cukup stabil di mana deflasi month to month (mtm) Sumsel sebesar 0,03%, dan inflasi year on year (yoy) sebesar 2,48%, kemudian inflasi year to date (ytd) 0,64%, namun kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai.
“Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus mengendalikan inflasi di Sumsel. Kita bersama semua pihak akan menyusun strategi untuk mengendalikan inflasi,” ucap Elen saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumsel yang dihadiri sejumlah Bupati dan Walikota Se-Sumsel bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/7/2024).
Dikatakannya, sejumlah komoditas penyumbang inflasi yang patut menjadi pehatian adalah bawang merah, bawang putih, tomat, dan daging ayam ras. Sedangkan penyumbang utama inflasi Juni secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,34%.
Dia juga menyebut, komoditas penyumbang utama inflasi yoy antara lain emas perhiasan, beras, cabai merah, tarif air PDAM, dan daging ayam ras.
“Kalau kita amati komoditas tanaman pangan penyumbang inflasi adalah tanaman pangan hortikultura (tanaman jangka pendek). Selain itu Sumsel sebagai daerah penghasil beras, ternyata beras pun masih menjadi penyumbang inflasi juga. Artinya apa?, di sini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana program pasca panen padi seperti pengeringan dan penggilingan, juga proses distribusinya. Nah, kita akan libatkan Bulog untuk distribusinya sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.
Ditegaskan Elen Setiadi, beberapa waktu sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin utama yang harus dilakukan oleh Penjabat Kepala Daerah. Pertama adalah pengendalian inflasi, kedua mewaspadai terhadap dampak el nino, ketiga mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi, ke empat pengalokasian anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial, kelima program prioritas pengentasan kemiskinan ektrim dan stunting, dan keenam adalah upaya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
Untuk itu Pj Gubernur Elen Setiadi memberikan sejumlah catatan penting dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama memperkuat produksi pangan, kedua mengakselerasi penerapan teknologi, ketiga mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, keempat memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok daerah.
“Melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumsel ini, saya sampaikan segera bentuk Project Management Office agar masing-masing TPID bisa lebih mudah bersinergi. Selian itu agar para Kepala Daerah pada setiap rakor TPID untuk memimpin langsung kegiatan tersebut karena hal ini akan berdampak pada kinerja dan penilaian, serta kita akan libatkan Bulog sebagai stabilisator dan fasilitator,” imbuhnya.
Sementara itu Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sekaligus selaku Ketua Harian TPID Sumsel Edward Chandra menyebut kegiatan HLM kali ini melibatkan para Kepala Daerah Bupati dan Walikota , juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepala Lembaga/Instansi vertikal di Sumsel.
“Kegiatan HLM ini dilaksanakan TPID Sumsel dalam upaya pengendalian inflasi dengan menghadirkan narasumber dari pusat yang diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan kota,” jelasnya.
Dikatakannya, kegiatan HLM TPID Se Sumsel sebelumnya telah dilaksanakan sebanyak 2 kali di Tahun 2024. Adapun upaya konkrit dalam pengendalian inflasi melalui berbagai program kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak, Gerakan Operasi Pasar Murah, Gerakan Tanam melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School, GSMP Goes To Office.
“Sebagai bentuk apresiasi kita, dalam waktu dekat akan kita dilaksanakan GSMP Award 2024,” terang Edward.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan selaku narasumber menyampaikan materi tentang skema pasca panen. Ia menjelaskan, inflasi Sumsel masih di bawah nasional, dan diharapkan pada semester kedua inflasi di Sumsel semakin membaik (menurun).
“Yang bisa dikoordinasikan antara pemprov Sumsel dengan pemerintah pusat adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per provinsi, di mana alokasi KUR untuk Sumsel sebesar 4,34 triliun. Juga penguatan produksi dan akses pembiayaan,” katanya. (*)
