Barometer99, Mataram-NTB- Ketua Komisi V (lima) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut tuntas kasus kematian seorang Santriwati Asal Nusa Tenggara Timur.
Kematian Santriwati, ZI (15) asal Nusa Tenggara Timur, dikabarkan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Selong, Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu, 29/6/24.
Santriwati asal NTT tersebut diduga dianiaya saat berada di dalam Pondok Pesantren Al-Aziziyah Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
Ketua Komisi V (lima) DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, mendesak pihak APH agar mengusut tuntas kematian Santriwati asal NTT tersebut.
Kendati kematian santriwati asal NTT, dikatakan Irfani, memang benar kami mendengar kabar kemarin terkait Santriwati yang meninggal asal NTT yang berpondok di Al- Aziziyah Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
Ketua komisi V DPRD Provinsi NTB H. Lalu Hadrian Irfani, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyampaikan rasa prihatinan atas meninggalnya Santriwati tersebut.
“Ya tentu kita merasa prihatin terhadap pengawasan dari pihak yayasan atau pihak Pondok kenapa bisa sampai terjadi seperti ini”, tutur politisi PKB yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI tahun 2024 pada saat di konfirmasi oleh media sehabis Rapat Paripuna di Gedung DRPD NTB di Mataram, Senin, 1/7/24.
Atas peristiwa kematian Santriwati asal NTT, ketua komisi V DPRD NTB berharap agar pengawasan betul- betul dilakukan oleh setiap pemilik Pondok Pesantren yang ada di NTB.
“Harapan kami di Komisi V DPRD NTB agar pengawasan dan pembinaan harus betul-betul diperhatikan. Apalagi ini Santriwati nya kan dari luar NTB, ini tentu nama baik Pondok-Pondok kita khususnya di NTB jangan sampai menjadi pertanyaan akibat dari peristiwa tersebut”, terangnya.
“Kami sangat menyayangkan dan kami berharap pada APH yang berwenang untuk mengusut tuntas masalah ini agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di kemudian hari”, pungkasnya.
Disinggung oleh media terkait peristiwa kematian Santriwati asal NTT tersebut, apakah diduga dianiaya? .
Kami sedang mencari informasi terkait dengan hal tersebut. “Apakah benar sakit, karena pihak pondok mengatakan sakit. Nah, di sisi lain ditemukan fakta-fakta bahwa terjadi perundungan”, kata Irfani yang sebentar lagi akan dilantik menjadi anggota DPR RI.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB berharap pada Aparat Penegak Hukum (APH) agar benar-benar serius dalam mengungkapkan kasus ini.
“Ya tentu kita berharap pada APH betul-betul netral dalam mengungkap kasus ini, supaya tidak terulang lagi kasus yang serupa”, harapnya.
“Kami berharap kalau memang itu kesalahan dari pihak pondok, ya mohon diusut tuntas. Tapi kalau ternyata benar yang bersangkutan memang sakit, ya tentu harus bisa dibuktikan”, pungkas Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB H. Lalu Hadrian Irfani dari politisi PKB. (Red).
