Barometer99.com, PALEMBANG – Pengamat Transportasi Prof Erika Buchari menyebut Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU) di Palembang sulit untuk sukses dikarenakan kebijakan kementerian tidak sinkron.
“Jadi harus konsisten antara kementerian itu. Harus disamakan dahulu antara Kementrian Perdagangan, dengan Kementrian Perhubungan dan Kementrian Keuangan,”katanya saat diwawancarai, Selasa (20/06/2023).
Seperti dilakukan sebelumnya, kata dia bahwa pada waktu itu kendaraan angkutan umum Feeder LRT di Palembang gratis dan pengguna (penumpang) membludak. Tapi Tiba-tiba Menteri keuangan mencabut subsidinya.
Baca juga : Gubernur Sumsel Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati OKU Kepada Teddy Meilwansyah
“Misalnya waktu itu pernah di gratiskan tiba-tiba menteri keuangan mencabut subsidi sehingga dikenakan bayar padahal baru tahap uji coba,”katanya.
Seharusnya, lanjut Prof Erika, pada tahap awal biarkan saja gratis, sejauh apa keinginan masyarakat untuk kembali ke angkutan umum.
“Kita mengukur keinginan orang untuk naik seperti apa, Wah ternyata membeludak ketika bayar malah sepi jadi mereka mau tapi tidak mampu, nah disini perlu dilakukan survey terlebih dahulu,”Ujarnya.
Baca juga : Melalui Baznas, Pemkot Palembang Kembali Bedah Rumah Warga
Ketika di gratis kan lagi seperti saat ini, jelas dia, penumpangnya justru semakin bertambah dan beberapa koridor penumpangnya sudah melebihi kapasitas.
“Jadi trayek atau koridor yang penumpangnya sudah lebih dari 100 persen sudah harus ditambah unitnya disediakan tambahan jadi kalau tidak disediakan tambahan menjadikan masyarakat malas menggunakan kendaraan umum,”jelasnya.
Namun, kata dia karena penambahan unit tentu memerlukan biaya maka sebaiknya dilakukan secara perlahan. Agar penggunanya semakin banyak maka harus dicarikan solusinya.
Misalnya penyebab kurangnya minat masyarakat untuk kembali ke angkutan umum di sebabkan banyak kendaraan pribadi. Maka pemerintah misalnya mahalkan pajak, Biaya Parkir atau Tinggikan Uang Muka (down Payment) DP kendaraan jadi masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum.
“Setiap langkah harus terukur dimonitor gunanya ketika action misalnya mengurangi jumlah angkutan pribadi. Misalnya pajaknya di naikkan parkir dimahalkan atau menghilangkan pemberian subsidi pembelian kendaraan dan sebaliknya subsidi ke kendaraan umum, atau jalannya three in one jadi yang menggunakan kendaraan pribadi jadi malas,”ucapnya.
Saat ini, angkutan umum Feeder LRT Musi Emas masih minim sekali, jadi perlu dilakukan penambahan unit maupun Koridor sehingga tempat paling dalampun bisa terjangkau oleh Angkutan umum.
“Kalau kita lihat saat ini angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah masih sangat kurang,”pungkasnya.
