DPRD Bentuk Lima Pansus Bahas LKPJ Gubernur Sumsel 

Kiri ke kanan : Wakil ketua DPRD provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki, Ketua DPRD provinsi Sumsel Anita Noeringhati, Gubernur provinsi Sumsel Herman Deru, Sekretaris Daerah pemerintah provinsi Sumsel Supriono, usai penandatanganan produk perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Sumsel.

Barometer99- PALEMBANG,- Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri Rapat paripurna LXIII (63) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (27/03/2023).

Dalam penyampaian LKPJ-nya Gubernur Herman Deru menjelaskan banyak prestasi yang telah diraih Sumsel,Selain mendapatkan berbagai penghargaan, juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen pada tahun 2021 menjadi 5,23 persen pada tahun 2022 dan penurunan angka kemiskinan dari September 2021 sebesar 12,84 persen menjadi sebesar 11, 95 persen atau turun signifikan 0,94 poin.

Tak hanya itu Gubernur Herman Deru juga mengungkapkan bahwa angka stunting juga turun signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 turun menjadi 18,6 persen pada tahun 2022.

“Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Periode 2019-2023. Alhamdulillah syukur banyak prestasi dan keberhasilan pembangunan yang kita capai sampai tanggal 31 Desember 2022,” jelasnya.

Tengah : Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati saat menandatangani produk perubahan atas peraturan DPRD Sumsel, nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD provinsi Sumsel.

Selain capaian berbagai prestasi di atas, dalam penyampaian laporannya Gubernur Herman Deru juga menjelaskan prioritas pembangunan tahun 2022 dan capaian kinerja pembangunan serta tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan selama 5 tahun mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023. Dimana terdapat 16 sasaran yang setiap.tahun dikejar dengan beberapa prioritas pembangunan di antaranya percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan Pariwisata. Pengembangan kualitas SDM Madani dan Berprestasi, pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana serta optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan.

Dalam kesempatan itu Herman Deru juga memaparkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumsel dari 3,58 persen menjadi 5, 23 persen menunjukkan bahwa Provinsi Sumsel melakukan banyak upaya perbaikan ekonomi kerakyatan menuju pemulihan ekonomi dampak Covid 19. Dimana capaian pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2022 adalah nomor 1 di Sumatera.

Gubernur provinsi Sumsel, Herman Deru saat menyampaikan LKPJ.

Begitupun Gini Rasio Sumsel pada bulan September tahun 2022 sebesar 0,330 masih lebih baik dibandingkan nasional 0,384.

Menurut Gubernur Herman Deru indikasi berbagai capaian peningkatan yang disampaikannya bukan sebatas itu saja namun betul-betul berdasarkan data seperti BPS, juga raihan penghargaan yang paramaternya ditentukan pihak lain.

“Walaupun ada peningkatan namun kita tidak boleh puas begitu saja sebab tantangan kedepan itu sangat dinamis. Jika 2022 dirasa ada progres yang signifikan, nanti di 2023 kita kita harap ini lebih dimantapkan peningkatannya,” jelas Gubernur Herman Deru.

Ketua DPRD provinsi Sumsel, Anita Noeringhati.

Terkait LKPJ tersebut, Iapun mempersilakan pansus-pansus yang telah dibentuk di DPRD untik meneliti serta mengecek dan mengkonfirmasinya di lapangan.

Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Sumsel tentang pembentukan pansus-pansus, rancangannya telah dibacakan terlebih dahulu oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si.

Pansus tersebut akan melakukan pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2022 bersama mitra terkait dari tanggal 23 Maret sampai dengan 7 April 2023 yang hasilnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna Lanjutan tanggal 10 April 2023.

Suasana sidang Rapat Paripurna LXIII (63) DPRD Provinsi Sumsel.

Sebanyak 5 (lima) Panitia Khusus (Pansus) dibentuk DPRD Provinsi Sumsel untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Pansus tersebut dibentuk setelah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel mendengarkan Pidato Pengantar LKPJ Gubernur Sumsel tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati mengatakan saat ini DPRD Sumsel telah membentuk 5 pansus Pansus ini bersama para mitra menurutnya akan segera bekerja membahas dan meneliti bersama LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2022.

Suasana Rapat paripurna LXIII (63) DPRD Provinsi Sumsel.

“Tentunya kita berharap dengan pembahasan yang cermat dan teliti dengan berpedoman pada peraturan dan UU yang berlaku sehinggga dewan dapat melakukan pengawasan dengan efektif,” jelasnya.

Baca juga :  Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Sampaikan Raperda RT/ RW Tahun 2023-2043

Usai membacakan penyampaian LKPJ, Gubernur Sumsel Herman Deru ikut menyaksikan Penandatanganan Produk Perubahan Atas Peraturan DPRD Prov Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumsel.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi, SH. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Muchendi Mahzareki,. SE., Sekda Sumsel Ir. S.A. Supriono.

Penulis: Yon
Exit mobile version