Barometer99– Musi Banyuasin- Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. Apriyadi mengadakan rapat dalam mengupaya terus untuk menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lain akibat dampak dari ilegal drilling dan ilegal refinery di Muba terus digencarkan.
Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Muba Irwin Zulyani SH, Kapolres Muba AKBP Siswandi SH SIK MH, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Dede Sudrajat SH, Perwakilan Pengadilan Negeri Sekayu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi SH MHum, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Drs H M Yusuf Amilin, Direktur Utama PT Petro Muba Khadafi, Kepala DLH Muba Andi Wijaya Busro, Kasat Pol PP Muba Erdian Syahri SSos MSi, Kabag SDA Okta Rizal SE dan Kabid BPBD Muba Iskandar AB.
Pj Bupati Muba bersama Forkopimda dan Perangkat Daerah terkait membentuk Tim Penyusun Dokumen, mengenai Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Kabupaten Muba, sesuai arahan dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo SIK pada pertemuan beberapa waktu lalu.
Ketua Tim Penyusun Dokumen dari Kampus FISIP Unsri, Dr Yoyok Hendarso MA memaparkan bahwa tujuan penyusunan rencana tata kelola ini ditujukan untuk memberikan landasan pemikiran yang menjadi kerangka dasar mengenai perlu dibentuknya Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat Di Kabupaten Muba dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan dalam Rancangan Peraturan tentang Tata Kelola Sumur Minyak mengetahui masyarakat Di Kabupaten Muba.
“Dokumen yang akan kita ajukan ini merupakan kajian untuk meyakinkan pemerintah pusat dan semua stakeholder, agar yakin bahwa tata kelola tambang Sumur Minyak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah,”ujar Pj Bupati Muba saat memimpin rapat paparan Tim Penyusun Dokumen mengenai Tata Kelola Tambang Minyak Masyarakat di Kabupaten Muba, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/12/2022).
Dikatakan Apriyadi, inisiatif ini diambil untuk menghindari terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. “Kita ingin tata kelola sumur minyak ini diperbaiki, dari sisi masyarakat tidak dirugikan, negara juga tidak dirugikan. Kita ingin wewenang ini dikembalikan ke pemerintah daerah, walaupun dalam undang-undang jelas bahwa minyak bumi dan gas kembali ke negara, tapi kita minta diskresi demi kemaslahatan masyarakat Muba,”ucapnya.
“Rencana tata kelola sumur minyak masyarakat yakni, tata kelola kelembagaan dan pemetaan klaster sumur minyak masyarakat, aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, kontrak jasa dan perjanjian kerja sama, penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh Pemkab Muba, Pengelolaan dan pemproduksian sumur minyak masyarakat, aktivitas hulu sumur masyarakat dan tata kelola aktifitas hilir sumur minyak masyarakat,” bebernya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Muba Irwin Zulyani SH menyampaikan apresiasi atas paparan rencana tata kelola sumur minyak masyarakat Muba, yang disampaikan tim penyusun dokumen dari Unsri tersebut.
“Saya senang dan mendukung dengan apa yang dipaparkan tim penyusun, sebenarnya inilah yang kita harapkan. Kita ini banyak ruginya kalau tambang sumur minyak tidak dikelola lebih baik. Saya yakin pemerintah pusat akan merespon baik apa yang akan kita sampaikan. Saran saya masukkan video testimoni warga yang mengelola sumur minyak, karena dari sisi dampaknya akan sangat berpengaruh,” tutupnya. (*)
#poldasumsel
#bidhumaspoldasumsel #polresmuba
