Barometer99– Bali – Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh terang-terangan mengapresiasi jajarannya atas raihan penghargaan penyelenggaraan Mobile IP Clinic yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, Senin (31/10/2022).
“Sudah seharusnya kita turut bangga dan mengapresiasi seluruh jajaran yang telah menyukseskan kegiatan (Mobile IP Clinic) ini. Dan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual di Aceh,” ujar Meurah Budiman di Hotel Anvaya, Bali.
Seperti yang diketahui, Mobil Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak merupakan salah satu program unggulan Menteri Hukum dan HAM tahun 2022 dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat bidang konsultasi, pendampingan pendaftaran, layanan penelusuran, pendampingan penyusunan spesifikasi paten serta layanan pengaduan dan merupakan langkah strategis DJKI menyebarluaskan layanan kekayaan intelektual.
“Di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala dan Politeknik Negeri Lhokseumawe pada bulan Juni yang lalu,” terangnya.
Penghargaan ini diterima dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kemenkumham RI yang dilaksanakan di Hotel Anvaya Bali dari tanggal 30 Oktober – 2 November 2022.
Mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi Untuk Optimalisasi Ekosistem Kekayaan Intelektual, Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Pimti Pratama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta pejabat administrasi Pelayanan Hukum dan HAM se-Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan, potensi sumber daya alam dan manusia di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merangkul para pemilik produk lokal untuk diberikan pemahaman akan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang telah dihasilkan.
“Untuk itu Kanwil Kemenkumham harus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah, serta berperan aktif untuk mendorong pembangunan sistem kekayaan intelektual melalui pemeliharaan kualitas produk di wilayah agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan pengawasan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan pendapatan bagi penghasil Kekayaan Intelektual yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan,” pungkas Yasonna.(*)
